Ketua DPD KNPI Bursel, Ujianudin Temarwut, yang akrab disapa Dino Waesama, menjelaskan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat setelah melihat dan mendengar berbagai pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini dilakukan agar isu tersebut tidak menjadi bola liar dan menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami dari DPD KNPI Bursel merasa perlu turun langsung untuk mengklarifikasi masalah ini. Setelah melihat dan mendengar berbagai informasi yang beredar di media sosial, saya segera menemui langsung Kadis Kesehatan untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya,” ujar Dino Waesama, Jumat (19/9/2025).
Menurut Dino, langkah ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang keliru. Ia juga meminta Kadis Kesehatan untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka, sehingga semua pihak dapat memahami duduk permasalahan dengan jelas.
“Kami meminta Kadis Kesehatan untuk meng-counter isu ini melalui klarifikasi resmi agar publik tidak terjebak dalam prasangka yang salah,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis Kesehatan Buru Selatan, Yurdin Halibi, memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang, khususnya mengenai permasalahan pengadaan mobil ambulans yang menjadi sorotan.
Halibi menjelaskan, masalah ini muncul bukan karena unsur kesengajaan, melainkan akibat miskomunikasi antara pihak penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan.
“Awalnya, setelah pertemuan dengan PPK, pihak penyedia tidak lagi melakukan komunikasi lebih lanjut. Kami di dinas menunggu agar proses kontrak bisa dilakukan, supaya dapat dilaporkan melalui aplikasi OMSPAN. Namun, berkas kontrak dari penyedia tidak kunjung masuk,” ungkap Halibi.
Tanpa koordinasi lebih lanjut, kata Halibi, pihak penyedia tiba-tiba melaporkan bahwa mereka sudah menggunakan aplikasi versi 6 untuk proses perencanaan pengadaan ambulans. Padahal, sebelumnya telah disepakati untuk menggunakan versi 5, yang selama ini dipahami oleh Dinas Kesehatan Bursel.
“Penyedia secara sepihak menggunakan versi 6 tanpa koordinasi dengan kami. Ketika itu kami masih bekerja dengan versi 5, sehingga tim kami belum memahami sistem baru tersebut,” jelasnya.
Ketika situasi tersebut terlanjur terjadi, Halibi kemudian memerintahkan stafnya untuk meminta penyedia kembali menggunakan versi 5. Namun, penyedia menyatakan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena proses sudah terlanjur berjalan di versi 6.
“Akhirnya, saya perintahkan staf untuk mencari bantuan dari pihak-pihak yang sudah memahami versi 6 agar kami bisa menyesuaikan. Namun, dengan keterbatasan sinyal internet yang buruk di wilayah kami, proses ini berjalan sangat lambat,” ungkap Halibi.
Bahkan, saat stafnya berada di Jakarta, mereka terus berupaya menyesuaikan sistem tersebut.
“Staf saya sudah berusaha maksimal, tetapi karena belum memahami sepenuhnya versi 6, hasilnya tetap belum optimal. Saya sudah instruksikan agar mereka terus mencoba, termasuk menggunakan aplikasi MyASN untuk scan wajah, namun tetap terkendala oleh sinyal yang tidak stabil,” tambah Halibi.
Halibi menegaskan, masalah ini murni karena faktor teknis dan miskomunikasi, bukan karena kelalaian atau kesengajaan pihak Dinas Kesehatan.
“Ini membuat blunder di publik. Karena itu saya sudah melaporkan semua kronologinya kepada Bupati, Sekda, dan pihak keuangan setelah kejadian ini terjadi,” tegasnya.
Terkait Pembelian iPhone
Selain soal ambulans, Halibi juga membantah tudingan terkait pembelian iPhone yang dikaitkan dengan dana dinas. Ia menegaskan bahwa pembelian tersebut murni menggunakan uang pribadi, bukan anggaran pemerintah.
“Pembelian iPhone itu pakai uang pribadi saya. Tidak ada keterlibatan bendahara ataupun dana dinas. Perlu digarisbawahi, barang seperti ini bagi saya bukan sesuatu yang mewah, karena saya juga seorang pengusaha, bukan kadis yang kekurangan,” tegas Halibi dengan nada tegas.
##DPD KNPI Ajak Masyarakat Tetap Tenang.
Ketua DPD KNPI BurseL, Dino Waesama, mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
“Kami harap masyarakat bijak dalam menyikapi informasi. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk memperkeruh suasana. Mari kita percayakan proses ini kepada pihak berwenang,” imbau Dino.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan polemik yang sempat berkembang dapat mereda, dan fokus pemerintah daerah tetap tertuju pada peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Buru Selatan. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |