Pemalangan sekolah dilakukan oleh warga yang juga merupakan wali murid sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pergantian kepala sekolah. Masyarakat menilai kepala sekolah yang akan diganti selama ini telah menunjukkan kepemimpinan yang baik dan kepedulian tinggi terhadap peserta didik.
Guru dan warga setempat mengungkapkan, kepala sekolah tersebut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga aktif memperhatikan kondisi anak-anak. Bahkan, ketika ada siswa yang sering tidak masuk sekolah, kepala sekolah turun langsung mencari tahu penyebabnya dan berkomunikasi dengan orang tua.
“Figur seperti ini belum tentu kami dapatkan jika kepala sekolah diganti, apalagi bila kepala sekolah baru tidak berasal dan tidak tinggal di sekitar lingkungan sekolah,” ungkap salah satu warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Momin Tomnussa, menjelaskan bahwa kewenangan pergantian kepala sekolah saat ini bukan lagi berada di Dinas Pendidikan, melainkan telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Meski demikian, Momin menegaskan pihaknya tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan menyampaikannya langsung kepada Bupati Buru Selatan untuk ditindaklanjuti.
“Aspirasi masyarakat akan kami bawa dan sampaikan kepada Bupati. Pergantian kepala sekolah memang perlu mempertimbangkan budaya dan kondisi sosial di sekitar sekolah agar kejadian seperti pemalangan tidak terulang,” ujar Momin.
Ia menekankan bahwa dalam setiap persoalan pendidikan, anak-anak tidak boleh menjadi korban. Menurutnya, pemalangan sekolah berdampak langsung pada terenggutnya hak anak untuk memperoleh pendidikan.
“Korban utama dari pemalangan ini adalah anak-anak. Hak mereka untuk belajar menjadi terhenti,” tegasnya.
Pertemuan antara Dinas Pendidikan dan masyarakat berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh dialog. Warga menegaskan harapan agar Dinas Pendidikan benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat kabupaten.
Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama. Dengan berjabat tangan sebagai simbol komitmen, masyarakat sepakat membuka palang sekolah agar proses belajar mengajar di SD Negeri 09 Waesama dapat kembali berjalan normal.
Apa yang dilakukan oleh Plt. Kadis Pendidikan mencerminkan wibawah anak daerah yang ingin dunia pendidikan maju dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. (AL)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |