Namrole – La Hamidi secara resmi membuka kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah yang digelar di Aula Kantor Bupati Buru Selatan, Sabtu (14/2/26). Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang selaras antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa perencanaan merupakan tahapan fundamental dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang optimal dan berkelanjutan, asalkan didukung kemampuan keuangan yang memadai serta alokasi anggaran yang adil, merata, dan terukur.
“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, melainkan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kendala dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama belum selarasnya perencanaan program dengan penganggaran berbasis kinerja. Salah satu faktor yang memengaruhi, kata dia, adalah ketidakpastian transfer keuangan dari pemerintah pusat, khususnya bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah seperti Kabupaten Buru Selatan.
Karena itu, kegiatan ini dinilai sangat penting sebagai ruang menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman regulasi, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan menjadikan forum ini sebagai momentum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan,” ujar Bupati.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan; Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Subandono; serta perwakilan Direktorat Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Arumansyah.
Turut hadir pula jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Kesehatan, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten Setda, serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan pembangunan yang terarah, transparan, dan berkelanjutan. (AL)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |

