Rakerda I LMA Nasawat Jadi Tonggak Balikkan Hak Adat Sawiat Raya

Teminabuan, 14 November 2025 — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I LMA NASAWAT resmi dibuka dan menjadi momentum penting bagi masyarakat adat Nasawat di wilayah Sawiat Raya. Penggagas lembaga tersebut, Yulianus Sagisolo, S.T, menyampaikan pernyataan tegas mengenai perjuangan pengembalian hak ulayat yang menurutnya selama ini terpinggirkan.

Sagisolo menegaskan bahwa Rakerda perdana ini bukan acara seremonial, tetapi titik balik perjuangan masyarakat adat. “Ini sejarah. Kita sedang bicara tanah, hutan, dan masa depan generasi Sawiat Raya. Tidak boleh main-main,” tegasnya.

Menurutnya, seluruh elemen adat dan intelektual Nasawat harus menjadikan Rakerda ini ruang lahirnya konsep perjuangan yang jelas dan tegas. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Wakil Bupati Maybrat, Bupati Sorong Selatan, dan Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya disebut sebagai bukti bahwa persoalan adat Nasawat merupakan isu besar.

Namun ia mengingatkan bahwa kehadiran pejabat bukan untuk formalitas. “Jangan datang hanya untuk foto. Saya mau lahir kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat,” katanya.

Sagisolo juga menyoroti luasnya wilayah adat Nasawat yang terbentang dari Sodrofoyo hingga Ayamaru Kota. Karena itu, keputusan Rakerda harus mencakup keseluruhan Sawiat Raya. Ia menyampaikan kritik keras terkait status tanah adat yang dimasukkan ke dalam kawasan hutan lindung oleh negara.

“Ini negara sedang tipu kita. Tanah adat dimasukkan dalam hutan lindung tanpa bicara dengan pemilik ulayat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa salah satu keputusan penting Rakerda harus berupa desakan agar hutan adat dikembalikan kepada masyarakat adat Nasawat.

Sagisolo mengingatkan bahwa jika masyarakat adat tidak bersatu dan tidak bertindak, maka generasi mendatang akan kehilangan identitas dan wilayahnya. “Kalau kita diam, anak cucu hanya dengar cerita bahwa dulu mereka punya tanah luas,” tegasnya.

Ia meminta agar Rakerda menghasilkan rumusan konkret yang meliputi langkah hukum, advokasi, hingga negosiasi ke pemerintah pusat bila diperlukan. “Kalau perlu kita bawa persoalan ini sampai Jakarta. Jangan takut. Kita punya hak,” katanya.

Sagisolo menekankan bahwa LMA NASAWAT adalah alat perjuangan, bukan simbol, dan meminta agar forum tidak diseret ke kepentingan politik. Ia juga mendorong keterlibatan perempuan, pemuda, serta pendataan lengkap tanah adat untuk membuat peta ulayat yang jelas.

Menutup pernyataannya, Sagisolo menyampaikan pesan tegas:
“Rakerda I ini wajib melahirkan komitmen yang benar-benar berpihak pada masyarakat adat Nasawat. Kalau tidak, lebih baik kita pulang saja. Tanah ini butuh keputusan besar hari ini.” (FO)

Baca Juga