Tingkatkan Pengawasan, Bawaslu Bursel Adakan Evaluasi Bersama Mitra Kerja

Namrole – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar evaluasi pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 pada Sabtu, 20 September 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Namrole ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2029 mendatang.

Mengusung tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama Mitra Kerja, kegiatan ini menjadi wadah refleksi bagi Bawaslu Bursel dan para mitra kerja dalam mengidentifikasi kelemahan, menemukan solusi, serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih baik ke depan.

Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliaser Selsily, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar forum evaluasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, khususnya Bawaslu dan para pemangku kepentingan, untuk memperbaiki diri dalam rangka memastikan hak pilih masyarakat dapat terjamin.

“Narasumber dalam kegiatan ini melibatkan tenaga ahli dari Komisi II DPR RI. Ini merupakan kesempatan berharga agar suara kita dapat tersampaikan ke pusat melalui mereka. Harapan saya, Bursel dapat menjadi contoh laboratorium demokrasi di Maluku,” ujar Gerson.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. “Semoga masukan yang kita peroleh hari ini menjadi vitamin bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan ke depan,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Bursel, Robo Sowakil, menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini sangat penting mengingat luasnya wilayah pengawasan di Kabupaten Bursel yang mencakup 81 desa dan enam kecamatan. Menurutnya, penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi fokus utama agar tantangan yang dihadapi selama proses pemilu dan pemilihan dapat diatasi dengan lebih baik.

“Melalui evaluasi ini, kami akan menyusun rekomendasi yang nantinya disampaikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, serta diteruskan ke Komisi II DPR RI. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu dan Pemilihan,” kata Robo.

Ia juga mengungkapkan bahwa Bawaslu Bursel masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya terkait ketidakseimbangan jumlah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Dengan kondisi geografis Bursel yang terdiri dari wilayah kepulauan dan pegunungan, idealnya Bawaslu memiliki lima komisioner permanen agar dapat bekerja seimbang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Posisi Bawaslu seharusnya sudah setara dengan KPU, mengingat peran kami yang permanen dalam pengawasan. Dengan lima komisioner, koordinasi dan pengawasan di setiap tahapan pemilu akan lebih maksimal,” jelasnya.

Robo juga berharap partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, dan masyarakat, agar pelaksanaan demokrasi di Bursel semakin baik dan berkualitas.

Kegiatan evaluasi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain pakar Hukum Tata Negara sekaligus akademisi, Radiam Syam; anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Maluku, Raudah Arief Hanubun; tenaga ahli Komisi II DPR RI, La Ode Khairul dan Hadrian Tuasamu; anggota KPU Provinsi Maluku, Syarief Mahulauw; serta Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Bawaslu Bursel mampu memperkuat sistem pengawasan dan memastikan proses pemilu serta pemilihan serentak di masa mendatang berjalan transparan, adil, dan demokratis. (AL)

Baca Juga