Rotasi Pejabat Strategis, Kemendagri Pacu Perubahan Lewat Aksi Nyata

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah penting dalam memperkuat organisasi birokrasi melalui rotasi lima pejabat pimpinan tinggi pratama. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Kemendagri ingin mempercepat perubahan dan memastikan roda organisasi berjalan lebih responsif dan adaptif.

Pelantikan digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, tetapi menjadi bagian dari strategi besar evaluasi dan pembenahan kinerja dalam jangka pendek maupun menengah.

“Mudah-mudahan dengan adanya serah terima jabatan ini, baik di IPDN, DKPP, maupun Ditjen Polpum, semua unit kerja bisa bergerak lebih baik dan lebih tajam dalam menjalankan tugasnya,” ujar Tomsi.

Ia meminta para pejabat baru untuk tidak berlama-lama dalam proses penyesuaian. Menurutnya, adaptasi cepat dan pemahaman terhadap prioritas kerja menjadi kunci agar setiap program dapat segera dieksekusi dan berdampak nyata.

“Pelajari, pahami, dan susun strategi kerja. Tidak semua tugas punya bobot yang sama, fokus pada hal yang benar-benar prioritas. Bedakan mana yang harus segera dijalankan dan mana yang bisa menunggu,” jelasnya.

Tomsi juga menyoroti secara khusus penugasan pejabat di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia mendorong adanya pembaruan yang menyeluruh, mulai dari tenaga pengajar, sistem pelatihan, pola pengasuhan, hingga kurikulum yang digunakan. Menurutnya, IPDN harus terus bergerak mengikuti perkembangan dunia pendidikan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kurikulumnya harus berbasis pada literatur yang kredibel dan standar universitas terkemuka. Harus ada perubahan yang signifikan. Kita ingin IPDN mencetak kader birokrasi yang modern, inovatif, dan berdaya saing,” tegasnya.

Berikut lima pejabat yang dilantik: Akbar Ali sebagai Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Polpum, Bisri sebagai Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Ditjen Polpum, David Yama sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri pada BSKDN, Syarmadani sebagai Sekretaris DKPP, serta Agus Toyib sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Humas IPDN.

Rotasi ini menunjukkan bahwa Kemendagri tengah memperkuat langkah reformasi kelembagaan secara nyata. Bukan sekadar mengganti pejabat, tetapi mendorong perbaikan sistem, percepatan program, dan penciptaan dampak yang terukur di lapangan. Jabatan bukanlah zona nyaman, melainkan ruang kerja keras yang harus dibuktikan dengan hasil. (OR-PPKN)

Baca Juga