Ketua Umum HIPPMAMORO, Fandi Lukman, menyampaikan bahwa tindakan aparat yang melakukan pemukulan hingga menyebabkan luka terhadap mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi.
“Aparat seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan malah menjadi alat represi terhadap suara-suara kritis. Ini bukan hanya mencederai fisik mahasiswa, tetapi juga mencederai martabat demokrasi kita,” tegas Fandi Lukman.
Aksi yang digelar mahasiswa sebagai bentuk penyampaian keresahan rakyat terhadap situasi sosial yang memburuk, justru berakhir ricuh akibat dugaan kekerasan fisik oleh oknum kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, BP-HIPPMAMORO Maluku Utara menyatakan sikap dan menuntut:
1. Mengutuk keras tindakan represif yang diduga dilakukan aparat terhadap mahasiswa yang melakukan aksi damai.
2. Mendesak Kapolres Pulau Morotai untuk segera mengusut tuntas kasus ini serta memberikan sanksi tegas kepada oknum pelaku kekerasan.
3. Menuntut Polri dan Polda Maluku Utara menjamin serta melindungi kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk mengawal jalannya demokrasi di Pulau Morotai agar aparat tidak menyalahgunakan wewenang.
Fandi Lukman menegaskan bahwa kekerasan terhadap mahasiswa merupakan garis merah yang tidak boleh disepelekan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya tentang satu atau dua korban, tetapi menyangkut iklim demokrasi yang sedang diuji.
“Kekerasan terhadap mahasiswa tidak boleh menjadi preseden buruk dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kami akan terus mengawal proses hukum dan memastikan tragedi ini tidak terulang kembali,” ujarnya. (OR-Ri)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |