Dalam apel aset itu turut digelar seluruh aset kendaraan dinas roda dua dan tiba empat yang masih dipakai di sejumlah intansi.
Ada sejumlah kendaraan roda empat yang ditarik dari mantan anggota dewan dan mantan pejabat yang sudah pensiun juga ikut dihadirkan dalam apel aset tersebut.
Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Buru, Hariadi Harahap dalam laporannya menjelaskan, kalau apel aset pada hari itu sebagai tindaklanjut kesepakatan Penjabat Bupati Buru dengan KPK untuk melakukan penertiban aset.
Dijelaskan, total kendaraan roda dua sebanyak seribu tiga puluh lima unit/buah.
Dalam kondisi baik sebanyak 819 unit, rusak ringan 25 unit, rusak berat 24 unit dan tidak diketahui 27 unit.
Sedangkan kendaraan roda empat 200 unit. Dalam kondisi baik 180 unit, rusak ringan 16 unit, rusak berat 1 unit, dan tidak diketahui 3 unit.
Kemudian hasil dari penertiban, telah ditarik kendaraan roda empat sebanyak 20 unit dan ikut dihadirkan dalam apel aset. Dan sebanyak lima unit lagi dalam kondisi rusak berat di bengkel.
Sementata itu, Penjabat Bupati Buru dalam sambutannya pada spel aset menjelaskan telah ada kesepakatan dengan BPK maupun KPK untuk segera menyelesaikan administrasi aset.
Kemudian memfungsikan aset roda empat dan roda dua itu kepada pejabat OPD dan pejabat lainnya sesuai dengan kegunaannya.
Yang memprihatinkan, kabupaten Buru aset jendaraannya banyak, tapi ada pejabat di level OPD yang belum punya kendaraan dinas roda empat.
Bupati berharap, setelah apel aset hati ini, aset bergerak tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik di setiap OPD untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
Karena itu aset yang tersedia harus difungsikan sebagaimana layaknya peruntukannta.
Jangan sampai terjadi di satu lingkungan OPD ada dua tiga mobil, ada dua tiga motor hanya dikuasai pimpinan. Padahal pimpinan itu hanya satu orang.
Bupati tekankan agar secara profesional pemanfaatan aset kendaraan ini bisa terdiatribusi merata, sehingga fungsi pekayanan bisa berjalan dengan baik.
Bupati sempat menyentil nasib memprihatinkan para guru dan tenaga kesehatan yang melayani daerah pegunungan. Mereka harus berjalan jauh tanpa difasilitaai aset kendaraan dinas.
Untuk itu, ke depan para guru dan nakes itu harus difasilitasi, btetmaduk membangun rumah dinas di tempat mereka bertugas.
Dalam apel aset itu, Djalaludin juga menyampaikan informasi soal HIV/Aids yang juga telah ada kasusnya di Kabupaten Buru.
Karena iru kepada bawahannya di lingkup Pemjab Buru, diminta agar memperlakukan diri sebaik mungkin dan menghindari diri dari pergaulan yang berdampsk pada hal-hal yang negatif.
Dengan gamblang Djalaludin juga menyebut mainchat di duniamaya yang disalahgunakan untuk kepentingan prostitusi.
Ada yang datang dari Sulawesi, dari Kota Ambon dan banyak tempat lain ke Namlea, Kabupaten Buru. " Di sini harganya bagusbagus. Kalau di Ambon harganya 200 ratus, di sini bisa empat ratus, lima ratus, "cetus Djalaludin.
Diharapkan masalah HIV/Aids itu bisa diinformasikan kepada keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga dieaspadai dan terhindar dari masalah tersebut.
Apel aset itu dilanjutkan dengan peninjauan langsung kendaraan roda dua dan roda empat oleh Penjabat Bupati dan Sekda Muh Ilyas Hamid.
Usai melakukan peninjauan, kepada awak media, Djalaludin kembali menjelaskan kalau apel aset pada hari itu sebagai wujud dari tindak lanjut MOU dengan KPK.
KPK sudah perintahkan pemerintah daerah melakukan penarikan seluruh aset dari mereka yang sudah pensiun dan mantan dewan.
Bupati optimis kendaraan roda empat telah ditarik pulang sebanyak 20 unit. Nantinya kendaraan yang masih baik itu akan diserahkan kepada instansi yang membutuhkan.
Proses penarikan akan terus dilakukan secara bertahap dan sampai 100 persen.Fan akan dievaluasi pada setiap minggu. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
