Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy dalam sambutannya usai melantik Yulianis Rahim sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Elvira Kamarulla sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kamis (31/8/2023).
Pelantikan dua pejabat tinggi pratama itu turut dihadiri Forkopimda, diantaranya Dandim 1505/Namlea, Kapolres Pulau Buru, Kejari Buru, Sekda Buru dan para pimpinan OPD se-Kabupaten Buru.
Namun kekuatan sumber daya manusia belum mampu untuk menggali, mengeksplorasi, bahkan mengekploitasi sda yang maksimal untuk mewujudkan peningkatan PAD Kabupaten Buru.
"Kontribusi OPD-OPD untuk menunjang PAD kita sampai bulan ini baru 38 persen dari 45 miliar yang ingin dicapai di tahun 2023," sentil Djalaludin.
Menyoroti pelayanan kesehayan di Kabupaten Buru, diakuinya, bahwa ada terjadi berbagai persoalan dinamika di bidang pelayanan sosial dasar terutama di bidang pelayanan kesehatan, sepertinya menjadi problem yang tidak berujung, Pelayanan kesehatan terpadu masih jauh dari semestinya.
Untuk itu kadis kesehatan yang baru dilantik diingatkan agar terus berupaya maksimal dan terus berkoordinasi menyampaikan laporan kepada bupati, kepada kementrian kesehatan, kepada dinas kesehatan pemprov, karena tidak mungkin bekerja sendiri, tidak mungkin maju sendiri. Tugas yang harusnya ringan dan akan menjadi ringan bila berkolaborasi.
Berbagai persoalan di bidang kesehatan, mulai dari pelayanan rumah sakit yang belum tuntas, pelayanan dokter juga belum disentuh dengan baik.
Karena itu, Djalaludin perintahkan mulai hari ini sudah harus dilakukan pembenahan-pembenahan mendasar, mulai dari pustu, puskesmas,dan penguatan sumber daya manusia.
Juga dilakukan pembenahan sarana prasarana dukungan di pustu, puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan lain di bidang kesehatan harus betul-betul dioptimalkan.
"Banyak yang akan datang untuk memberi bantuan dari pusat. Tapi administrasi kita tidak mendukung, " imbuh Djalaludin.
Sementara kepada Kadis Dukcapil dipesankan, supaya terus berkoordinasi mensuport data pelayanan kependudukan dengan baik jelang tahun politik 2024 nanti.
Secara khusus, Djalaludin juga tekanksn pentingnya pelayanan Pencatatan Sipil yang harus mampu menyentuh masyarakat adat di kawasan terpencil.
Diakuinya, kalau sentuhan administratif catatan Sipil di kawasan terpencil masih belum begitu baik.
Untuk itu, agar harus mampu mengkolaborasi antara catatan Sipil di tingkat pemerintahan dengan sistem dan mekanisme adat yang kita pelajari yang berkembang di Negeri Bupolo untuk bisa mengakomodir segala tuntutan masyarakatmasyarakat, sehingga tidak terjadi intervensi-intervensi yang lain.
"Satu contoh untuk kita , kemarin hal yang sebenarnya bukan merupakan masalah, tapi teman-teman dari Buru Selatan datang untuk mendemo kita. Ini sebuah mekanisme yang saya lihat sangat tidak baikbaik,"singgung Djalaludin.
" Dan itu merupakan tugas dari Pencatatan Sipil kemudian OPD-OPD lain yang akan bisa berkolaborasi bersama. Ini sebuah hsl yang saya rasa sangat tidak fair dalam tata kelola pemerintahan,"sambung Djalaludin.
Untuk itu persoalan adat di negeri bupolo harus betul-betul dijunjung tinggi , dimulai dari pencatatan Sipil, pemerintahan desa, bantual sosial, kemudian OPD-OPD lain.
"Kita juga sudah merencanakan di pertengahan September nanti akan ada penetapan batas wilayah lanjutan untuk wilayah Batu Karang dan Wilayah Batabual harus sesegera mungkin ditindaklanjuti, " singgung Djalaludin.
Sebelum mengakhiri sambutannya, kepada kedua pejabat yang baru saja dilantik, Dhalaludin juga berpesan, agar bekerjasama dengan para staf, jangan membedakan staf, dan semua diperlakukan sama.
Bila ada rejeki juga diperlakukan sama, sehingga tidak ada diskusi-diskusi di luar terkait dengan kinerja pimpinan. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
