Close
Close
Orasi Rakyat

Diduga Penjabat Bupati Buru Pangkas Dana Pemberdayaan Masyarakat Miskin



Namlea, Orasirakyat.com
Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy memangkas dana pemberdayaan masyarakat miskin sebesar 25 persen.


Selain memangkas dana pemberdayaan masyarakat miskin, di hadapan tiga pimpinan DPRD Buru, ia juga sesumbar telah memotong dana APBD TA 2022 sebesar 41 miliar rupiah.


Hal itu diungkap beberapa sumber terpercaya kepada awak media di Namlea, Selasa pagi (28/6/2022).


"Pimpinan DPRD kurang respek dengan langkah penjabat bupati yang tidak populis ini, sehingga beliau diberi saran dan pertimbangan," tutur sumber ini.


Namun konon katanya, saran itu tidak digubris Djalaluddin Salampessy. Bahkan dia menyelah Wakil Ketua DPRD Buru saat sedang menyampaikan pendapat.


Akhirnya pertemuan informal beberapa waktu lalu di ruang kerja penjabat bupati tidak berakhir buntu.


"Pak Penjabat sepertinya tidak punya skill untuk mendongkrak PAD di daerah ini, sehingga memangkas program yang telah tertuang dalam batang tubuh APBD, termasuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin," sesalkan sumber ini.


Beberapa sumber lainnya menyebutkan, setelah berulah menerbitkan surat edaran tanggal 13 Juni lalu mendahului konsultasi dengan pimpinan DPRD Buru, beberapa pekan terakhir ini penjabat bupati ini juga terkesan menjauh dari lembaga wakil rakyat di daerah itu.


Pada kegiatan serimonial hari Sabtu lalu di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli dan terakhir penyerahan bantuan sosial PKH di Pantai Baikole, Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyali, terlihat Penjabat Bupati tidak berjalan beriringan dengan pimpinan DPRD Buru.


Sumber di Sekretariat DPRD Buru yang dikonfirmasi ikut membenarkan kalau DPRD tidak diundang di dua agenda terakhir ini.

Sumber - sunber ini juga mengungkapkan, sejak Penjabat ada di Buru, simbol-simbol merah mulai dipertontonkan di beberapa kegiatan serimonial, sehingga memberi kesan di masyarakat kalau Salampessy sebagai ASN dan bukan dipilih oleh rakyat kini mulai bermain untuk kepentingan politik tertentu.


Bahkan Simbol-simbol merah ini juga secara fulgar dipertontonkan beberapa OPD termasuk oleh Kabag humas dan protokol serta Kadis Sosial Kabupaten Buru pada penyerahan bantuan PKH. Simbol merah ini hanya terjadi di Kabupaten Buru dan tidak nampak pada tiga daerah lain di Maluku yang dipimpin seorang careteker.


Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy yang hendak dikonfirmasi secara langsung Selasa siang, tidak nampak di kantor bupati.


Karena itu, melalui Kabag Humas dan Protokol, Iren Ahmad, awak media menyampaikan beberapa pertanyaan untuk dikonfirmasi. Namun Iren Ahmad juga tidak  menjawab pertanyaan seputar masalah yang disampaikan di atas.


Ia hanya menginformasikan kalau Penjabat Bupati sudah tidak berada di Buru.


"Maaf pak, Penjabat Bupati tidak lagi di tempat, karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah," singkat Iren Ahmad. (LTO)

Ikuti Kami Di👆

Post a Comment

Previous Post Next Post