KNPI Bursel Tunda Aksi Demonstrasi, Pilih Kawal Janji Pemda Soal Pembayaran Hak Pegawai

NAMROLE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) resmi menunda rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 Juli 2026. Penundaan tersebut dilakukan setelah KNPI menerima komitmen dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk segera menindaklanjuti pembayaran hak dan tunjangan para pegawai.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Ujianudin Temarwut yang akrab disapa Dino Waesama, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Buru Selatan.

Menurut Dino, dalam apel pagi yang digelar di halaman Kantor Bupati Buru Selatan pada Senin (27/7/2026) dan dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu, Sekda menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam waktu dekat akan merealisasikan pembayaran hak-hak dan tunjangan para pegawai.

"Atas dasar penyampaian tersebut, DPD KNPI Buru Selatan memutuskan untuk menunda agenda aksi yang telah direncanakan pada 29 Juli 2026. Namun penundaan ini bukan berarti persoalan telah selesai. Kami akan terus mengawal seluruh proses hingga janji pemerintah benar-benar direalisasikan," tegas Dino.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera memenuhi hak-hak seluruh pegawai agar mereka dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pegawai yang hak-haknya terpenuhi tentu akan lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu kami berharap realisasi pembayaran dapat segera dilakukan," ujarnya.

Dino juga menegaskan bahwa KNPI akan tetap berdiri bersama para pegawai dan terus mengawal proses tersebut hingga seluruh hak ASN, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu benar-benar dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Ibrahim Belatu, mengatakan bahwa pernyataan Sekda saat apel pagi menjadi sinyal positif sehingga organisasi kepemudaan tersebut memilih mengedepankan pengawalan daripada turun ke jalan.

"Komitmen yang disampaikan pemerintah menjadi sinyal yang cukup jelas bagi kami. Karena itu, untuk sementara aksi kami tunda. Tetapi KNPI tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawasi hingga seluruh hak pegawai benar-benar direalisasikan," katanya.

Menurut Ibrahim, langkah tersebut merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara KNPI dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, KNPI akan tetap menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial (social control) dan menjalankan prinsip check and balance terhadap setiap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Ibrahim juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Buru Selatan, La Hamidi, yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu terkait keterlambatan pembayaran hak-hak pegawai dalam rapat paripurna DPRD maupun di ruang publik.

DPD KNPI Buru Selatan juga mengajak seluruh masyarakat dan seluruh elemen daerah untuk bersama-sama mendukung kepemimpinan Bupati La Hamidi dalam membangun Kabupaten Buru Selatan menuju daerah yang lebih maju, dengan tetap mengedepankan sikap kritis, konstruktif, dan kolaboratif demi kepentingan masyarakat. (Rls) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...