Secara nasional, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp20,5 triliun yang diperuntukkan bagi ratusan pemerintah daerah. Bagi Buru Selatan, dukungan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk membantu daerah menyelesaikan berbagai kewajiban yang masih harus dituntaskan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan, Prof. Ali Awan, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti besaran alokasi yang akan diterima Bursel dari total anggaran tersebut. Namun, berdasarkan perhitungan awal, dukungan pemerintah pusat itu diyakini cukup membantu pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Prof. Ali Awan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran tersebut untuk memenuhi hak pegawai sekaligus membiayai sejumlah kewajiban yang tidak dapat ditunda.
“Dari bantuan itu, kami fokuskan untuk membayar hak pegawai, baik PNS, PPPK, PNU maupun PPPK paruh waktu. Kemudian juga untuk seluruh kegiatan dana desa, BPJS dan kewajiban lain yang merupakan mandatoris undang-undang,” jelasnya.
Prof. Ali menambahkan, pemerintah daerah masih melakukan penghitungan secara menyeluruh terhadap kebutuhan pembayaran seluruh ASN. Dari hasil penghitungan tersebut, nantinya akan ditentukan besaran anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelesaikan hak-hak pegawai.
Beban PPPK Paruh Waktu Bursel Cukup Besar
Menurut Prof. Ali, salah satu komponen yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah beban pembayaran PPPK paruh waktu.
Ia menjelaskan, jumlah PPPK paruh waktu di Buru Selatan cukup besar. Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap besarnya beban belanja pegawai yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Setelah kami hitung, cukup baik dan cukup bagus. Mengapa begitu? Karena memang PPPK paruh waktu itu bebannya cukup tinggi. Buru Selatan termasuk yang paling tinggi di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Bukan hanya dari sisi jumlah, kata Prof. Ali, pembayaran gaji PPPK paruh waktu di Buru Selatan juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Maluku.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk membantu daerah memenuhi kewajiban pembayaran hak pegawai, khususnya di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Selain pembayaran hak pegawai, pemerintah daerah juga akan berupaya menggunakan dukungan anggaran tersebut untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban yang masih tertinggal, termasuk kewajiban pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025.
Prof. Ali mengatakan, seluruh kewajiban akan terlebih dahulu dihitung secara menyeluruh agar penanganannya dapat dilakukan secara terukur.
“Setelah kami hitung, kami akan berusaha melunasi seluruh beban pemerintah daerah selama ini, termasuk kewajiban tahun 2025 yang berhubungan dengan desa dan pemerintah daerah lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, pembayaran Gaji ke-13 ASN juga masuk dalam agenda penyelesaian kewajiban pemerintah daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembayaran hak pegawai yang berjalan, tetapi juga berupaya menyelesaikan kewajiban yang masih tersisa agar tidak terus menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
Sekda Ingatkan ASN: Hak Diterima, Kewajiban Harus Dilaksanakan
Di tengah upaya pemerintah daerah memenuhi hak-hak ASN, Prof. Ali Awan juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar meningkatkan disiplin, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pemberian hak kepada ASN harus berjalan seimbang dengan pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur negara.
“Setelah mereka mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami berharap ASN harus tahu bagaimana fokusnya. Sebagai pegawai negeri, disiplin kemudian integritas harus tetap terjaga untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagai seorang ASN,” tegasnya.
Untuk memperkuat penerapan disiplin tersebut, Pemkab Buru Selatan tengah menyiapkan sistem digital melalui aplikasi SIGAP.
Aplikasi tersebut nantinya diarahkan untuk membantu memantau kedisiplinan dan sistem kerja ASN, termasuk waktu kehadiran, jam pulang serta pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ke depan saya akan membuat aplikasi SIGAP untuk seluruh ASN. Sebagai seorang ASN, dia harus datang ke kantor jam berapa, pulang jam berapa, harus melalui sistem kerja,” jelasnya.
Prof. Ali menegaskan, penerapan sistem tersebut bukan sekadar untuk mengawasi pegawai, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih disiplin, terukur dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap ASN telah memiliki kewajiban yang diatur dalam ketentuan kepegawaian. Karena itu, apabila hak telah diberikan sementara kewajiban tidak dilaksanakan, maka sanksi dapat diberlakukan sesuai aturan.
“Ketika hak-hak diberikan dan kewajiban harus dilaksanakan, kalau dia tidak melaksanakan sebagai seorang ASN, pasti sanksi akan diberikan. Itu kan aturan seperti itu,” tandasnya.
Untuk pelaksanaan teknis penilaian kinerja dan kedisiplinan pegawai, kata Prof. Ali, nantinya akan melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sesuai tugas pokok dan kewenangannya.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bursel untuk bekerja lebih disiplin, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sekda atas nama pemerintah Buru Selatan juga berterima kasih atas sokongan dana yang nantinya diberikan pemerintah pusat.
"Atas Nama Pemda Buru Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo untuk anggaran yang nantinya di berikan untuk Pemda Bursel, ini angin segar dan bentuk perhtaian pemerintah pusat bagi pemda Buru selatan," tandasnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |