Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buru Selatan itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Ahmad Umasangaji, dan dihadiri Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah, Prof. Ali Awan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rachamad Dasuki, SE., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah Majid Latuconsina, SE., serta jajaran TAPD lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ahmad Umasangaji menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan anggota DPRD dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada sesi pembahasan, anggota DPRD Bernadus Waemese menyoroti pentingnya Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, laporan tersebut harus disusun secara komprehensif agar mampu menggambarkan capaian kinerja pemerintah sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan penganggaran pada semester berikutnya.
Sementara itu, anggota DPRD Abdul Gani Rahwarin menaruh perhatian terhadap keterlambatan pembayaran gaji tenaga outsourcing di RSUD Dr. Salim Alkatiri. Ia meminta Pemerintah Daerah melalui TAPD segera mengambil langkah konkret agar hak-hak para tenaga kerja dapat dibayarkan tepat waktu.
"Tenaga outsourcing juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, pembayaran gaji mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah," tegasnya.
Perhatian terhadap sektor pendidikan disampaikan anggota DPRD Abdurahman Souwakil. Ia mengingatkan bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi pembayaran uang semester dan persiapan memasuki tahun ajaran baru.
Oleh sebab itu, ia berharap program beasiswa yang telah dianggarkan dalam APBD dapat segera direalisasikan sehingga benar-benar membantu pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan.
Di sisi lain, anggota DPRD Basir Solissa mempertanyakan kepastian pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Menurutnya, gaji ke-13 memiliki peran penting dalam membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, terutama pada awal tahun ajaran baru.
"Kami berharap pembayaran gaji ke-13 dapat segera direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua TAPD Prof. Ali Awan bersama jajaran TAPD memaparkan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta berbagai langkah yang tengah ditempuh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk memenuhi kewajiban keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan mengedepankan dialog terbuka antara legislatif dan eksekutif. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan, mulai dari pembayaran hak-hak tenaga kerja, penyaluran beasiswa pendidikan, hingga pembayaran gaji ke-13 ASN.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Buru Selatan kembali menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Buru Selatan. (Sumber DPRD)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |