Beberapa warga yang terdampak bahkan mendatangi langsung kantor Bupati untuk menyampaikan kondisi memprihatinkan yang mereka alami.
Tidak menunggu lama, Bupati La Hamidi bersama warga segera menuju lokasi guna melihat secara langsung kerusakan pada bibir pantai yang telah menggerus daratan dan mengancam pemukiman masyarakat.
Di lokasi, Bupati langsung meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, Hj. Samsul Sampulawa, untuk mempertemukannya dengan pelaksana lapangan, konsultan pengawas, serta pengawas dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku yang saat ini tengah mengerjakan proyek pembangunan talud dan beton pemecah ombak di Desa Waenono.
"Beberapa jam yang lalu kami didatangi keluarga masyarakat Desa Waenono yang terdampak bencana. Kalau dilihat secara kasat mata, kondisi rumah warga yang berada di tepian pantai ini sangat memprihatinkan. Bisa saja pada musim timur ini rumah-rumah tersebut roboh jika tidak segera ditangani," kata Bupati La Hamidi kepada awak media.
Menurutnya, bertepatan dengan adanya pekerjaan pembangunan talud dan pemecah ombak oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, maka pekerjaan tersebut perlu lebih memprioritaskan titik-titik yang paling rawan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
"Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai agar pelaksanaan pekerjaan lebih difokuskan pada kawasan yang sangat kritis dan rawan. Sehingga masyarakat bisa lebih tenang menghadapi musim ombak timur yang saat ini baru memasuki tahap awal dan diperkirakan beberapa bulan ke depan akan lebih besar lagi," ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari respon cepat pemerintah daerah atas aspirasi masyarakat.
"Ini bentuk respon cepat kami atas keluhan masyarakat. Kami telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan meminta agar pekerjaan talud dan pemecah ombak difokuskan pada spot-spot yang sudah sangat rawan dan berpotensi menghancurkan rumah warga," tegasnya.
Dalam pertemuan bersama pelaksana proyek, Bupati La Hamidi secara khusus meminta agar pekerjaan diawali dari titik-titik yang sudah mengalami kerusakan paling parah dan masuk kategori darurat (emergency).
"Kita minta mereka agar lokasi pekerjaan difokuskan ke titik atau spot-spot yang sudah rawan dan emergency," terangnya.
Ia mengaku belum mengetahui besaran anggaran proyek tersebut, namun memastikan bahwa pekerjaan akan berlangsung hingga Desember 2026 sesuai masa kontrak selama sekitar 293 hari, yang dimulai sejak 12 Maret 2026.
"Produksi pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 30 persen. Kami optimistis proyek ini dapat selesai tepat waktu. Bahkan bila diperlukan kami bekerja pada malam hari karena kondisi pasang laut pada siang hari cukup menyulitkan pekerjaan," ungkap Winarto.
Terkait permintaan Bupati agar pekerjaan difokuskan pada titik-titik yang paling kritis, Winarto menyatakan pihaknya akan segera melaporkannya kepada pimpinan Balai Wilayah Sungai.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, lokasi yang diusulkan Pak Bupati memang harus segera ditangani. Apa yang menjadi permintaan beliau akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.
"Kemarin - kemarin PPK juga sudah melihat lokasi ini dan sudah dilaporkan ke pimpinan namun karena pimpinan kami masih sibuk maka kami masih menunggu informasi balik," tutupnya.
Hal senada disampaikan Pengawas dari Balai Wilayah Sungai selaku Direksi Supervisi, Benjamin, yang menyatakan bahwa arahan Bupati agar pekerjaan dimulai dari lokasi yang telah mengalami kerusakan berat akan menjadi perhatian pihaknya dalam pelaksanaan proyek.
Kunjungan lapangan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Prof. Ali Awan, Kepala Dinas PU Hj. Samsul Sampulawa beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Momin Tamanusa, Sekretaris BPBD Melkior Solissa, Camat Namrole Nazar Solissa, Penjabat Kepala Desa Waenono Nickolas Seleky, Pengawas Direksi Supervisi BWS Benjamin, serta Tim Leader Konsultan Pengawas Winarto.
Langkah cepat yang diambil Bupati La Hamidi tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah hadir dan tidak tinggal diam ketika keselamatan masyarakat berada dalam ancaman. Dengan mengedepankan penanganan pada titik-titik paling kritis, diharapkan abrasi pantai yang selama ini menghantui warga Desa Waenono dapat segera diatasi sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan tenang. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |