Proyek Jalan Miliaran di Buol Disorot, Faisal: Jangan Korbankan Rakyat!

Buol, Sulteng – Dugaan persoalan serius pada proyek jalan nasional di Kabupaten Buol kian mengemuka. Indikasi kerusakan dini hingga desakan audit investigatif memicu kekhawatiran publik. Menyikapi hal itu, A. Faisal Ahmad Pontoh, putera asli Buol, mantan birokrat, sekaligus Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buol, menyatakan sikap tegas demi melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Faisal, persoalan yang berkembang tidak lagi sekadar menyangkut aspek teknis infrastruktur, melainkan telah masuk pada isu akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan perlindungan hak masyarakat daerah.

“Jika benar terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan usia jalan yang jauh dari standar perencanaan, maka ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi berpotensi menjadi persoalan serius yang merugikan rakyat Buol,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek jalan nasional di Buol mengalami kerusakan berulang meski telah menyerap anggaran miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, muncul dugaan kegagalan konstruksi dini (premature failure) yang mengarah pada ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Risiko kecelakaan meningkat, mobilitas warga terganggu, hingga biaya transportasi ikut melonjak.

Otonomi Daerah Tak Boleh Dikesampingkan

Faisal menegaskan, dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Buol tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proyek nasional yang berlangsung di wilayahnya.

“Walaupun ini proyek nasional, dampaknya sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Buol. Pemerintah daerah harus mengambil peran aktif, melakukan pengawasan, dan memastikan tidak ada kerugian publik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa prinsip desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengawasi proyek strategis, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas lintas institusi.

Desak Audit dan Penegakan Hukum

Faisal juga mendukung penuh desakan publik agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, meliputi audit teknis, audit keuangan oleh lembaga berwenang, hingga penelusuran potensi pelanggaran hukum.

Menurutnya, kasus serupa di Parigi Moutong yang berujung pada proses hukum harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di Buol.

“Jika ada indikasi penyimpangan, harus dibuka secara terang. Jangan sampai anggaran negara habis, tapi rakyat hanya menerima infrastruktur yang tidak layak,” katanya.

Infrastruktur untuk Rakyat, Bukan Sekadar Proyek

Faisal mengingatkan, tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar realisasi proyek.

“Jalan adalah urat nadi ekonomi rakyat. Jika rusak, yang terdampak bukan hanya negara, tetapi petani, pedagang, dan seluruh masyarakat Buol,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh pihak, baik pemerintah pusat, kontraktor, maupun instansi teknis, untuk bertanggung jawab secara terbuka kepada publik.

Pemda Diminta Bersikap Tegas

Di akhir pernyataannya, Faisal mendesak Pemerintah Kabupaten Buol untuk bersikap tegas dalam menyuarakan kepentingan daerah, tidak ragu meminta evaluasi proyek kepada pemerintah pusat, serta mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Buol adalah daerah otonom. Pemerintah daerah harus berdiri di garis depan membela rakyatnya. Tidak boleh ada kompromi jika menyangkut kepentingan publik,” tutupnya. (OR-02)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...