Adapun OPD yang mengikuti rapat pembahasan tersebut antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Koperasi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pembahasan berlangsung secara dinamis dan mendalam dengan fokus utama pada evaluasi kinerja, tingkat serapan anggaran, realisasi program kerja, serta berbagai kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Anggota PANSUS secara aktif mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, serta melakukan klarifikasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Buru Selatan.
Dalam arahannya, Ketua PANSUS menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta untuk menyampaikan data dan informasi secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi bersama.
“LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana program dan kebijakan pemerintah daerah telah berjalan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, data yang disampaikan harus lengkap, valid, dan transparan,” tegasnya.
Selain mengevaluasi capaian kinerja, rapat tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi OPD dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai persoalan yang mengemuka kemudian dibahas bersama guna mencari solusi dan langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada tahun-tahun berikutnya.
Perhatian khusus diberikan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi masyarakat, pengembangan investasi daerah, serta efektivitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan lanjutan ini, PANSUS DPRD Kabupaten Buru Selatan berharap dapat merumuskan rekomendasi yang konstruktif, objektif, dan solutif sebagai bahan perbaikan bagi Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rapat ini sekaligus mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (Tim)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |