Inventigasi PHAT dan Perhutanan Sosial di Taput Berujung Blokir Oleh KKPH XII, Jurnalis : Hargai, Kami Wakil Publik Bukan Wakil Rakyat, Pemerintah Maupun NGO

Orasirakyat - Gencarnya pemberitaan terkait adanya indikasi kejanggalan kinerja yang terjadi di UPT Dinas Lingkungan dan Kehutanan KPH XII Tarutung di beberapa media yang tergabung dalam Sekber Media Group Cyber Sumut, berimbas terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh Adri Sihotang selaku Pimpinan KPH Wilayah XII Tarutung, Propinsi Sumatera Utara.

"Diketahui, Rabu (24/12/2025) setelah mengirim link berita namun terlihat ceklis satu, namun setelah dicek melalui HP salah satu rekan di Sekber terlihat ceklis dua centang biru", ucap Aldi Nasution dan Julianto.

Anehnya, Adri Sihotang melalui pesan WhatsAp menyampaikan bahwa untuk keterangan semuanya satu pintu melalui Dinas LHK Sumut, padahal diketahui bahwa KPH Wilayah XII Tarutung adalah sebagai UPT ataupun perpanjangan tangan dari Dinas LHK Sumut sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah tugasnya.

Sebagai Pejabat, seharusnya prilakunya tidak begitu. Kita tidak ada niat menjustice seseorang, yang kita perlukan adalah tanggapan dari confirmasi yang kita tanyakan agar sesuai dengan KEJ dan berimbang serta tidak menyudutkan salah satu pihak , kenapa harus diblokir, ujar Julianto.

Senada dengan itu, Aldi Nasution juga menyampaikan bahwa Insan Pers/Jurnalis yang bekerja dengan baik bakal menghasilkan informasi dan berita yang berkualitas. Dan dengan informasi serta berita yang berkualitas, maka pejabat publik akan terbantu dalam menerbitkan policy ataupun keputusan yang tepat.

"Pekerja Pers/Jurnalis ataupun namanya bekerja dengan ketekunan, bebas, dan tak dibungkam sehingga dapat menjalankan fungsi kritik dan kontrol terhadap kekuasaan. Selain itu awak pers yang bekerja di lapangan juga tak boleh dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya, hal ini secara jelas telah dijamin oleh Undang-Undang", tegas Aldi Nasution.

Bencana Sumatera adalah duka kita bersama, Tapanuli Utara adalah salah satu daerah yang terparah terkena dampak bencana, terlebih dua Kementrian (Kehutanan dan Lingkungan Hidup) serta Kepolisian telah menyampaikan bahwa salah satu faktor terjadinya bencana banjir dan longsor selain faktor intensitas hujan, adalah adanya perambahan dan penebangan kayu yang dilakukan oknum maupun perusahaan dengan kedok PHAT maupun izin pengelolaan hutan.

"Kita pantau terus kegiatan di KPH XII Tarutung secara seksama degan melibatkan rekan yang peduli dengan alam di Tapanuli Raya hususnya di Tapanuli Utara, ujar keduanya mengakhiri perbincangan. (Jul) 

Baca Juga