Para pekerja tersebut sebelumnya direkrut di Bitung dan dibawa ke Sorong, namun setibanya di kota ini justru tidak mendapatkan kepastian pekerjaan dan fasilitas sebagaimana dijanjikan.
Keluarga angkat salah satu pekerja berinisial SB mengecam tindakan pihak manajemen Princes yang dinilai bertanggung jawab atas penelantaran tersebut. Mereka menuntut manajer Bar Princes segera memberikan klarifikasi sekaligus menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.
“Kami meminta manajer Princes bertanggung jawab. Jangan sampai masalah ini semakin besar karena sudah merugikan anak kami,” tegas orang tua angkat SB.
Selain keluarga korban, aktivis masyarakat adat Papua juga menyuarakan desakan keras kepada Pemerintah Kota Sorong untuk segera memeriksa izin operasional Bar Princes yang berlokasi di Rufey, Jalan Danau Maninjau. Mereka menilai tempat hiburan malam tersebut telah mendatangkan pekerja dari luar daerah tanpa prosedur jelas, kemudian menelantarkan mereka tanpa pertanggungjawaban.
“Pemkot Sorong harus segera mencabut izin Bar Princes. Tempat ini bukan membawa kebaikan, justru merusak tanah Papua dengan praktik kerja gelap,” ujar salah satu aktivis Papua.
Aktivis dan keluarga SB juga memperingatkan bahwa mereka siap menggelar aksi demonstrasi besar di depan Bar Princes jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas dalam waktu dekat.
“Kami tegaskan, bila Pemkot Sorong tidak bertindak, maka langkah akhir adalah mobilisasi massa dan demo untuk menutup Bar Princes,” tambah mereka.
Masyarakat menilai bahwa tempat hiburan malam harus memiliki izin operasi yang jelas, termasuk tanggung jawab terhadap pekerja yang mereka datangkan. Aktivis Papua dan keluarga korban mendesak Pemkot Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menutup Bar Princes demi mencegah kejadian serupa terulang.
Isu ini kini menjadi perhatian publik dan menanti tindakan tegas dari pemerintah daerah. (FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |