Pemkab Bursel Terima Tuntutan Aksi OKP Cipayung, Siap Diteruskan ke Pemerintah Pusat

Namrole – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) menemui massa aksi damai yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung dan menerima delapan poin tuntutan mereka. Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Bursel pada Rabu, 3 September 2025.

Massa aksi yang terdiri dari gabungan sejumlah organisasi kepemudaan ini diterima langsung oleh Bupati Bursel La Hamidi, didampingi Wakil Bupati (Wabup) Gerson Eliaser Selsily, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Hadi Longa, Plt Asisten I Setda Bursel, serta Kapolres Bursel AKBP Andi Parningotan Lorena.

Dalam kesempatan itu, Bupati La Hamidi menyatakan kesiapannya untuk meneruskan aspirasi masyarakat Bursel ke pemerintah pusat.

“Saya menerima poin-poin tuntutan aksi ini untuk kemudian diteruskan kepada Pemerintah Pusat,” kata La Hamidi usai menerima dokumen tuntutan yang diserahkan oleh Ketua DPD KNPI Bursel, Ujianudin Temarwut.

### Aliansi OKP Cipayung dan Tuntutannya

OKP Cipayung Bursel merupakan gabungan dari berbagai organisasi, yakni:

* Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Bursel

* Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bursel

* Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Bursel

* Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bursel

* Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

* Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

* Gerakan Pemuda Islam (GPI) Bursel

Mereka menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi di depan DPRD Bursel, kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Bursel untuk menyerahkan tuntutan secara resmi.

Adapun delapan poin tuntutan yang dibacakan dalam aksi damai tersebut adalah:

1. Mendesak Presiden RI untuk melakukan reformasi internal di tubuh Polri.

2. Meminta pemerintah membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI.

3. Mendesak Kapolri segera membebaskan demonstran yang ditahan pihak kepolisian dalam berbagai aksi sebelumnya.

4. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengundangkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembuktian Terbalik sebagai upaya pemberantasan korupsi.

5. Menolak kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.

6. Mendesak pemerintah menstabilkan harga pangan nasional hingga ke daerah.

7. Meminta pemerintah memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku, khususnya daerah tertinggal.

8. Mendesak pemerintah agar segera mempercepat perbaikan jaringan telekomunikasi di Maluku, terutama di Kabupaten Bursel.

### Aksi Damai dan Seruan Kedamaian

Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri, dipimpin langsung oleh Kapolres Bursel. Massa aksi sempat melakukan pembakaran ban di halaman Kantor DPRD Bursel sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI. Namun, secara keseluruhan aksi berlangsung aman dan terkendali.

Sebagai penutup, massa aksi bersama Pemkab Bursel dan Kapolres menyerukan pesan perdamaian untuk masyarakat Maluku.

“Maluku harus biking bae (berbuat baik), basudara (saudara) harus biking bae,” seru massa bersama Bupati, Wabup, dan Kapolres.

Aksi ini menjadi bentuk solidaritas masyarakat Bursel dalam menyuarakan keresahan rakyat terkait isu nasional, sekaligus menunjukkan semangat kebersamaan untuk menjaga kedamaian di negeri Lolik Lalen Fedak Fena. (AL)

Baca Juga