Isu Pembubaran DPR, Ribuan Massa Padati Kantor DPRD dan Polda Maluku

Ambon – Ribuan mahasiswa, aktivis organisasi kepemudaan (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Kota Ambon, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Ambon, Senin (01/09/2025). Aksi ini dilatarbelakangi oleh isu pembubaran DPR dan berbagai persoalan kebangsaan yang tengah memanas.

Sejak pukul 09.30 WIT, massa mulai berkumpul di beberapa titik strategis, seperti Bundaran Patung Leimena, JMP Galala, dan depan Hotel Santika. Dengan membawa spanduk, poster, serta pengeras suara, mereka bergerak menuju dua lokasi utama: Markas Polda Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Dalam orasinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya:

• Penolakan kenaikan tunjangan DPR,

• Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset,

• Pencabutan UU Omnibus Law,

• Penuntasan kasus kecelakaan yang menimpa pengemudi ojek online,

• Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku.

Pengamanan Ketat dan Respons Aparat

Aksi ini mendapatkan pengamanan ketat dari aparat gabungan. Polda Maluku mengerahkan sedikitnya 735 personel dari unsur Polri dan TNI, ditambah 50 personel dari Kodam XVI/Pattimura. Penjagaan difokuskan di sejumlah titik vital, termasuk di depan Kantor DPRD, Mapolda Maluku, dan sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin.

Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, turun langsung menemui massa di depan Mapolda. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pihak kepolisian terbuka terhadap aspirasi masyarakat, namun meminta agar aksi tetap berlangsung damai dan tidak anarkis.

Setelah menyampaikan aspirasi di Mapolda secara tertib, massa melanjutkan long march menuju Gedung DPRD Maluku. Sekitar pukul 13.15 WIT, mereka tiba di lokasi yang sudah dijaga ketat oleh aparat.

Sempat Memanas, Massa Akhirnya Diberi Ruang Dialog

Sesampainya di depan Gedung DPRD, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan. Namun, ketegangan berhasil diredam, dan perwakilan massa diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Mereka menuntut DPRD Maluku untuk tidak hanya mendengar, tapi juga menindaklanjuti aspirasi secara konkret. Massa mendesak agar lembaga legislatif daerah membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan partisipatif.

Sejumlah tokoh yang hadir menemui massa antara lain Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, Alhidayat Wajo dari Fraksi PDIP, Asis Sangkala dari Fraksi PKS, serta Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.

Hingga siang hari, situasi di sekitar Kantor DPRD dan Mapolda Maluku masih dipadati massa. Aparat tetap bersiaga untuk mengantisipasi potensi gelombang demonstran lanjutan yang diperkirakan akan tiba pada sore hari. (OR-AB)

Baca Juga