Forum Lintas Suku Asli Papua Desak Presiden Prabowo Kembalikan Tiga Pulau ke Wilayah Papua Barat Daya

Sorong – Forum Lintas Suku Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya (PBD) secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah terkait tiga pulau yang diklaim sebagai wilayah adat masyarakat Raja Ampat, namun kini berada di bawah administrasi Provinsi Maluku Utara.

Pulau-pulau yang dimaksud adalah Pulau Geli (dalam bahasa Biak), Pulau Sayang, dan Pulau Piay, yang oleh masyarakat adat disebut sebagai bagian dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua PBD, Buce Ijie, menegaskan bahwa ketiga pulau tersebut telah dicaplok secara sepihak tanpa sepengetahuan masyarakat adat Raja Ampat. Ia menyebut bahwa pengambilalihan wilayah ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan.

"Kami mendesak Presiden dan Mendagri untuk menyelesaikan persoalan ini secara terhormat. Wilayah Papua harus utuh menjadi milik masyarakat adat Orang Asli Papua. Cukup sudah sumber daya alam kami menjadi korban. Jangan lagi ambil pulau kami," tegas Buce Ijie.

Tokoh adat Raja Ampat, Yance Mambrasar, membenarkan bahwa ketiga pulau tersebut sejak dahulu merupakan bagian dari wilayah adat Kabupaten Raja Ampat. Hal ini, katanya, didukung oleh peta wilayah dari masa pemerintahan Belanda, yang menunjukkan bahwa pulau-pulau itu masuk dalam kawasan Papua, bukan Maluku Utara.

Yance menjelaskan bahwa meski tidak didiami secara permanen, pulau-pulau tersebut sejak lama digunakan masyarakat adat sebagai tempat persinggahan untuk mencari makan dan berkebun kopra, dan memiliki nilai historis serta kultural yang tinggi.

"Dalam bahasa Biak, pulau itu bernama Pulau Geli. Artinya, tempat persinggahan. Itu tanah adat kami, dan harus dihormati," ujarnya.

Selain kepada pemerintah pusat, Forum Lintas Suku Asli Papua juga mendesak Gubernur Papua Barat Daya agar segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan ketiga pulau tersebut ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat.

"Kami akan menyampaikan pernyataan sikap ini secara resmi ke Gubernur Papua Barat Daya dan berharap beliau segera menindaklanjutinya. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi soal kedaulatan dan martabat masyarakat adat Papua," kata Buce Ijie.

Forum Lintas Suku Asli Papua menyatakan siap menggalang dukungan dan bersuara bersama masyarakat adat Raja Ampat untuk memperjuangkan hak atas wilayah mereka. Mereka menegaskan, sejarah dan bukti peta lama menjadi dasar kuat bahwa ketiga pulau tersebut adalah milik masyarakat adat Papua, dan harus segera dikembalikan. (OR-FO)

Baca Juga