Dalam peninjauan tersebut, Wagub Vanath menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang saat ini masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, perizinan alih fungsi hutan untuk pengembangan dan pembinaan lanjutan juga harus tetap diperjuangkan.
“Alih fungsi hutan dan AMDAL ini sangat penting supaya proses pembangunan bendungan tidak terhenti. Kita harapkan pada waktunya Bendungan Waiapo dapat berfungsi sesuai yang direncanakan,” kata Vanath.
Bendungan Waiapo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional di Maluku dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Dibangun di atas lahan seluas 444,79 hektar dengan area genangan 235,10 hektar, bendungan ini memiliki kapasitas tampung 50 juta meter kubik air. Struktur bendungan bertipe urugan zonal dengan inti tegak setinggi 72 meter.
Manfaat bendungan ini sangat luas, mulai dari mengairi sekitar 10.000 hektar sawah, menyediakan air baku dengan debit 0,5 m³/detik, mengendalikan banjir dengan kapasitas reduksi 557 m³/detik, hingga menghasilkan tenaga listrik sekitar 8 megawatt yang cukup untuk menerangi ±8.750 rumah. Selain itu, bendungan ini juga dirancang menjadi destinasi wisata baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan selesainya proses AMDAL dan perizinan alih fungsi hutan, pemerintah optimistis Bendungan Waiapo akan segera beroperasi penuh dan memberikan manfaat strategis bagi warga Kabupaten Buru dan Maluku secara umum. (KT-LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |