“Memang hak DPRD membentuk Pansus, tapi ada aturan dan tahapan yang harus dilalui. Bukan hari ini bicara, besok langsung terbentuk,” ujarnya usai mengikuti video teleconference penanaman cabai se-Maluku, Rabu (13/8/2025) di Desa Waesfusi, Namrole.
Menurutnya, usulan Pansus harus diajukan anggota atau fraksi, dibahas di Badan Musyawarah (Bamus), lalu diputuskan penting atau tidaknya.
Jika disetujui, rekomendasi disampaikan ke Ketua DPRD untuk dibawa ke paripurna demi persetujuan lembaga.
Terkait pemindahan pembayaran gaji ASN di tiga OPD dari Bank Maluku ke Bank Modern Ekspres oleh Bupati La Hamidi, Madoli menilai hal itu wajar jika sesuai aturan dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Pemkab Buru Selatan telah menandatangani perjanjian kerja sama pemindahan gaji ASN RSUD dr Salim Alkatiri, Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB. Langkah ini menuai kritik sejumlah anggota DPRD yang mendorong pembentukan Pansus untuk mempertanyakannya. (*)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |