“Selaku bupati, saya tetap optimis bisa mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintahan kami. Infrastruktur jalan dan jembatan harus kita jawab di pemerintahan ini,” ujar La Hamidi kepada wartawan, Rabu (20/8/2025), di Namrole.
Ia mengakui, kondisi efisiensi nasional saat ini berdampak besar pada daerah. Keinginan untuk segera menjawab kebutuhan infrastruktur dasar belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Meski demikian, La Hamidi memastikan program prioritas akan dieksekusi mulai 2026 mendatang.
“APBD 2026 menjadi kewenangan penuh kita dalam menentukan kebijakan program. Meski dengan efisiensi dan keterbatasan, kami akan merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Tidak semua bisa langsung diwujudkan, tetapi setidaknya ada target pencapaian visi misi kami selama pemerintahan ini,” tegasnya.
Bupati ketiga Bursel ini menambahkan, saat ini masyarakat belum dapat menagih seluruh janji politik LHM–GES karena keterbatasan APBD 2025 yang tidak sepenuhnya melibatkan pemerintahannya. Namun pada APBD 2026, ia memastikan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan.
“Saya juga merasakan kondisi masyarakat. Saya pun melewati jalan berlubang dan jembatan rusak. Untuk membangun itu semua butuh dana besar. Meski terbatas, kami tidak akan menyerah, bahkan akan mencari alternatif lain agar visi misi kami bisa terwujud,” jelasnya.
Menurutnya, status Buru Selatan sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi dasar kuat untuk mendorong keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat. “Dengan label 3T itu, kita berharap ada perhatian lebih bagi pembangunan di Bursel,” tutupnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |