“Prinsipnya kami siap. Kewenangan ada di tangan pemerintah provinsi. Bila ada perintah, kami akan laksanakan,” tegas AKBP Sulastri saat ditemui media, Minggu (20/7/2025), di Namlea.
Penegasan ini disampaikan setelah dirinya turut hadir dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Bupati Buru, Dandim 1506/Namlea, serta pimpinan 10 koperasi tambang dan instansi teknis lainnya. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku itu secara khusus membahas langkah konkret dalam menertibkan aktivitas ilegal di Gunung Botak.
Menurut Kapolres, rapat tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku dan unsur Forkopimda dalam mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah tambang liar yang kerap menimbulkan persoalan lingkungan dan keamanan.
“Kalau kebijakan penertiban mulai dijalankan, Polres Buru akan berada di garis depan,” tegas Sulastri.
Sikap tegas pemerintah kembali ditegaskan Gubernur Maluku dalam pidatonya saat peletakan batu pertama pembangunan RSUD Lala, Kamis (17/7) lalu. Di hadapan warga dan pejabat daerah, Gubernur menegaskan tambang ilegal di Gunung Botak tidak bisa dibiarkan karena dampaknya yang merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kami sebagai aparat siap mendukung setiap langkah pemerintah. Kalau sudah ada perintah resmi, kami bergerak,” tutup Kapolres. (OR-LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |