Dalam sambutannya saat acara groundbreaking, Kamis (17/07/2025), Gubernur menyatakan bahwa kehadiran Menteri Kesehatan langsung ke Maluku menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat dalam pemerataan layanan kesehatan hingga ke wilayah paling terpencil.
"Perlu diketahui, Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan 1.340 pulau dan wilayah yang terdiri dari 92,4 persen lautan. Penduduknya berjumlah sekitar 1,9 juta jiwa tersebar di 11 kabupaten dan kota. Dengan kondisi seperti ini, pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri," kata Lewerissa.
Ia menjelaskan bahwa Maluku memiliki 240 puskesmas dan 29 rumah sakit, dengan sebaran yang tidak merata. Sebanyak 10 rumah sakit berada di Pulau Ambon, sementara rumah sakit lainnya tersebar di daerah yang aksesnya masih terbatas. Hanya dua rumah sakit yang berstatus kelas B, sisanya masih kelas C dan D.
Gubernur juga menyoroti jumlah dokter spesialis yang masih sangat terbatas. Dari total 206 dokter spesialis di seluruh provinsi, 109 berada di Kota Ambon, dan 97 tersebar di luar Pulau Ambon. Ia berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan pemerataan tenaga medis, terutama dokter spesialis, di 10 kabupaten dan kota lainnya.
"Kami sangat membutuhkan dukungan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan insentif, agar dokter spesialis mau bertugas di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal," tegasnya.
Gubernur juga memaparkan bahwa RSUD Namlea menjadi bagian dari program Quick Win Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah pada tahun 2025. Lima rumah sakit lainnya direncanakan menyusul pada tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan fasilitas rumah sakit juga akan didukung oleh penambahan alat kesehatan melalui program SIREN, agar pembiayaan layanan kesehatan dari BPJS dapat disesuaikan dengan standar kelas rumah sakit.
Di bidang digitalisasi, cakupan penggunaan rekam medis elektronik di Provinsi Maluku telah mencapai 78 persen. Target ke depan adalah mencapai 90 persen dan mengintegrasikannya ke dalam satu platform nasional.
Tak hanya itu, pada tahun 2026 pemerintah juga akan mengembangkan layanan telemedis di 11 kabupaten dan kota, serta merancang program rumah sakit bergerak untuk menjangkau daerah tertinggal dan perbatasan.
"Ketika mendengar bahwa Pak Menteri akan datang ke Maluku, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dengan melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan di daerah kepulauan, kita berharap akan ada dukungan nyata dalam mewujudkan rumah sakit yang representatif, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusianya," tutup Lewerissa. (OR-AJP)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |