Tiga jalur rekrutmen disiapkan: penugasan Guru ASN, rekrutmen khusus Guru PPPK, dan perekrutan Guru Non-ASN untuk lulusan pendidikan yang belum berstatus ASN atau PPPK. Seluruh kebutuhan siswa, baik itu buku, seragam, hingga kebutuhan pokok pendidikan, akan ditanggung oleh APBN.
Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala. Salah satunya, minimnya respons dari pemerintah daerah. “Hingga kini, baru 21 persen daerah yang mengusulkan formasi guru,” ungkap Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian Sosial RI.
Ia menegaskan, meskipun pengangkatan guru menjadi kewenangan pusat, peran aktif daerah sangat penting. Tanpa usulan, formasi guru tak bisa diproses lebih lanjut.
Restuardy juga menyoroti pentingnya kejelasan status kepegawaian guru Sekolah Rakyat. Ia mengusulkan surat penugasan resmi dari pusat atau daerah sebagai dasar hukum yang jelas, serta menyarankan kepala sekolah berasal dari kalangan PNS demi tertibnya manajemen pendidikan.
Rapat tersebut menyepakati percepatan pengadaan guru akan dikawal Kemen PAN-RB, BKN, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama. Pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan bagi wali asrama dan wali asuh, terutama untuk sekolah dengan konsep berasrama.
Sementara itu, BPS akan mendukung dengan proses verifikasi dan pemutakhiran data calon siswa serta kebutuhan guru di lapangan. (OR-N)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |