Terobosan ini dilakukan Polres Bursel dengan melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah Forkompinda untuk membahas penagihan pajak kendaraan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
"Kami bersama Pemda dan dari Samsat kabupaten Bursel mengadakan rapat agar bagaimana kita bisa mengadakan pelayanan Samsat secara optimal di Bursel," ucap Kapolres Bursel AKBP M Agung Gumilar usai rapat bersama sejumlah pimpinan OPD, Jumat (7/8/2024).
Gumilar mejelaskan, saat ini khusus untuk pengurusan pajak kendaraan, masyarakat di Bursel harus melalui Samsat kota Ambon dan itu menyulitkan masyarakat Bursel untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan.
Disamping menyulitkan masyarakat, pembayaran pajak kendaraan yang saat ini berlangsung di Samsat Ambon juga sangat merugikan Kabupaten Bursel, karena tidak ada PAD yang masuk untuk daerah.
Pelayanan Samsat sendiri meliputi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK Tahunan, Registrasi Kendaraan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 tahunan, Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau Kendaraan Baru (BBN 1), Proses ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN 2), Proses Mutasi Kendaraan Bermotor baik dari luar (mutasi masuk) maupun yang akan ke luar (mutasi keluar), Pencetakan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) / bukti pembayaran PKB setelah melakukan pembayaran di e-SAMSAT, dan Pencetakan STNK duplikat karena kehilangan STNK yang lama.
"Perlu diketahui pembayaran pajak kendaraan itu juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan ini merupakan komitmen kami Polres Bursel untuk membantu Pemda dalam meningkatkan PAD demi pembangunan yang merata di enam kecamatan," terangnya.
Dalam rapat koordinasi mengenai pengalihan pelayanan Samsat dari Ambon ke Namrole ini menurut Kapolres mendapat respon baik dari Pemda Bursel, dan Pemda Bursel sendiri sangat mengapresiasi serta menyabut baik terobosan ini demi meningkatkan PAD di daerah tersebut.
Sebab lanjut Kapolres, jika berkaca dari beberapa daerah yang sudah di review salah satunya di kabupaten Merauke yang realisasi pendapatan daerahnya dari sektor pajak pertahunnya bisa mencapai 58 miliar bahkan sampe ratusan milyar. Untuk itu, pendapatan dari sektor pajak ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak.
"Bursel sebagai kabupaten baru bersama-sama dengan Polres Bursel yang baru beroperasional satu tahun lebih tentunya kita akan mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat juga pendapatan daerah dari setoran pajak kendaraan," tuturnya.
Setelah Rapat ini, lanjut Gumilar, Pemda Bursel akan melakukan rapat dengan DPRD terkait dengan nomenklatur kemudian surat-surat administrasi lainnya yang akan dilengkapi dalam rangka pemindahan pelayanan Kesamsatan yang selama ini di Ambon ke Bursel.
"Harapan kami hal ini bisa cepat terealisasi dan yang namanya terkait dengan peningkatan - peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan di kabupaten Bursel tentunya harus ada kerjasama yang baik, kemudian kesolidan antara stakeholder yang ada di kabupaten Bursel dengan saling mengetahui tugasnya masing-masing apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Pihaknya juga akan mendorong apa yang harus dilakukan oleh Polres demi mendukung jalannya pembangunan di Kabupaten Bursel.
"Kami mendorong semua yang bersifat positif salah satunya pajak kendaraan ini sehingga dayung bersambut yang tentunya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka Harkamtibmas di kabupaten Bursel khusunya di fungsi Lalulintas," tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten II Setda Kabupaten Bursel, Hadi Longa, Kepala Bappeda Bursel, Melkior Solissa, perwakilan Dinas Perhubungan, BPKAD, Dishub, Inspektorat, Bapenda dan UPTD. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
