DPD KNPI Kabupaten Buru juga meminta Kades Waegeren, Nursoleh, agar menghentikan rencana menggusur penghuni Pasar yang sudah bermukim puluhan tahun di sana.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua menyampaikan dua hal pokok di atas dalam siaran pers yang dikirim kepada awak media, Jumat siang (21/7/2023).
Sekali lagi, Taher Fua menegaskan, rencana eksekusi pembongkaran perumahan di kompleks pasar harus dihentikan.
Dijelaskan, kalau KNPI telah bertemu langsung dengan para penghuni Pasar Waegeren dan sesuai keterangan warga bahwa Lahan yang didapatkan untuk pembangunan rumah itu telah disetujui oleh pemangku adat dalam hal hibah Lahan dan itu telah dilakukan puluhan tahun silam.
Bila memperhatikan surat pemberitahuan Pemerintah Desa Waegeren Nomor 140/03/VI/2023 tentang pemberitahuan pengosongan lahan pasar yang ditandatangani oleh Kepala Desa, lanjut Taher, bukan hanya menimpa satu atau dua rumah warga.
Tetapi ada sekitar dua puluh buah rumah yang bakal dibongkar pada tanggal 24 Juli nanti.Puluhan keluarga bakal terkena dampak dari rencana pembongkaran ini.
Olehnya itu, KNPI sarankan supaya pemerintah desa harus cermati dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang merugikan puluhan Kepala keluarga paska penggusuran nanti.
Sesuai hasil pantauan KNPI di lapangan, sejumlah bangunan rumah permanen telah menjadi target pembongkaran. "Sehingga menjadi pertanyaan apakah kepala desa sudah berfikir puluhan kepala keluarga ini bakal tinggal di mana? Apakah merekah akan ditelantarkan begitu saja setelah terjadi pembongkaran nanti?, " soalkan Taher.
Kata Taher, rencana penataan wilayah pasar itu semestinya dikordinasikan dengan baik dengan seluruh warga, terutama kepada mereka yang bakal terkena dampak dari rencana penggusuran.
"Menurut info yang kami temukan di lapangan bahwa rencana pembongkaran sejumlah rumah warga karena pemerintah desa waegereng bertujuan untuk melakukan pembangunan Ruko yang nantinya akan memungut anggaran sebesar Rp 80.000.000 per satu buah Ruko dan sistem pembayarannya Rp 40.000.000 harus disetor sebelum pembangunan dilaksakan, "beberapa Taher.
Taher lalu membongkar skandal pembangunan Los tempat penjualan yang baru dibangun. Konon juga masih bermasalah dan belum diselesaikan oleh Kades Nursoleh. " Tapi dengan arogansinya Kepala Desa berencana melakukan pembongkaran rumah yang dapat menimbulkan permasalahan yang baru, "sesali Taher.
Taher lalu membongkar skandal Pembangunan Pasar Desa waegeren yang dianggarkan lewat Dana Desa Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 245.190.200.
Anggaran sebesar itu hanya dipergunakan membangun kerengka tiang bangunan, penututapan atap bangunan dan pengecoran lantai rabat beton.
Sedangkan pembuatan dinding dan plafon dibebankan kepada para pedagang yang menempati los tempat jualan.
"Untuk mendapatkan Los tempat jualan para pedagang harus membayar Rp 4.000.000," ungkap Taher.
Total Los yang disediakan berjumlah 120 buah. Bila dikalikan dengan Rp 4000.000, maka totalnya ada Rp 480.000.000 anggaran yang begitu besar. Tapi pembangunannya masih dibebankan kepada para pedagang, "lagi ungkap Taher.
Untuk itu, DPD KNPI Buru meminta agar penegak hukum harus campur tangan dan mengusut masalah ini, karena ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi dan pungli.
KNPI menuding, ada ulah dari oknum panitia pasar yang disinyalir ingin memanfaatkan para pedagang untuk mendapatkan uang dari pembayaran los dan retribusi dari para pedagang.
Persoalan lain yang belum diselesaikan oleh kepala desa, yakni ada sebagian pedagang yang telah melakukan penyetoran Rp 1000.000 sampai Rp.1.500.000.Tapi tidak mendapatkan tempat Los.
"Pihak kepolisian harus segera melakukan pemanggilan terhadap oknum-oknum panitia ini dan kepala desa harus hentikan rencana eksekusi pembongkaran terhadap perumahan warga," tutup Taher Fua. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
