Hal itu disampaikan Tim Kuasa Hukum Pemkab Buru, M Taib Warhangan, serta rekan Yanto Menahem dan Ajid Titahelu dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis malam (24/3/2022).
Taib menjelaskan, PN Namlea telah selesai menyidangi sengketa Perdata dengan tuntutan ganti rugi Rp.11 miliar dari Rivai Kau dengan dalil bahwa kliennya Pemkab Buru telah melakukan perbuatan melawan hukum di tanah gedung SDN 3 Waplau.
Dalam persidangan hari ini, tiga majelis hakim PN Namlea, Erfan Afandi, Fandi Abdilah, dan Muhammad Akbar Hanafi, dalam amar putusan menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat.
"Putusan Hakim menolak seluruh gugatan penggugat dengan alasan pembuktian surat dimana gugatan dia bahwa Pemda Buru telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti," jelas Taib.
Diuraikannya, bahwa tanah yang digugat Rivai Kau adalah pemberian hibah tanah dari kakeknya bernama Awal Kau di tahun 1979 lampau kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk dibangun gedung SD Inpres Dusun Waeura.
Pada saat itu di sana belum ada sekolah, sehingga anak-anak dari Waeura harus berjalan kaki 1,5 Kilometer untuk bersekolah di SD Samalagi.
Setelah pemberian lahan tersebut, barulah pada tahun 1980 pekerjaan pembangunan sekolah dibangun oleh PT. Abdi Maluku dengan jumlah bangunan 6 Ruang Kelas dan 2 (dua) bangunan rumah Guru. Tahun 1982 aktifitas belajar mengajar dilaksanakan pada sekolah dasar Impress Waeura.
Selama pembangunan berlangsung sampai dengan selesai pekerjaan pembangunan sekolah dasar Impress Waeura, pemilik lahan Bapak Awal kau tidak pernah mengajukan komplain sampai dengan meninggal Dunia.
Saat lahan itu dihibahkan ayah dari penggugat Rivai Kao bernama Musa Kau telah duluan meninggal dunia pada tahun 1977.
Sedangkan Empat ahliwaris lainnya, beserta keturunannya (anak-anak mereka ) tidak ikut menyengketakan tanah 2,8 ha ini.
"Dari empat anak perempuan Almarhum bapak Awal Kau tidak pernah mengajukan komplain tentang lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah dasar Impres Waeura, kini SDN 3 Waplau yang dihibahkan oleh orang mereka," ungkap Taib.
Sebagaimana diketahui, Rivai Kau telah menggugat Pemkab Buru di PN Namlea dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 14/G./Pdt/2021/PN. Nla.
Rivai Kau menggugat Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Buru (Bupati) sebagai tergugat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai turut tergugat serta Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Waplau Desa Waeura sebagai Turut Tergugat.
Yang diperkarakan adalah pemanfaatan sebidang lahan yang telah di bangun Sekolah Dasar (SD) 03 Waplau Desa Waeura seluas 2,8 hektar yang dituduh dilakukan oleh Pemkab Buru sejak tahun 1980 lalu, padahal Kabupaten Buru baru dimekarkan 12 Oktober tahun 1999 lalu.
Sebelum bersengketa di pengadilan, Rivai Kau telah melakukan cara persuasif melobi Pemkab Buru agar mendapat ganti rugi atas lahan tersebut, namun hanya mendapat jalan buntu.
Akibatnya SDN 3 Waplau ini sempat dipalang keluarga ahli waris dari kubu Rivai Kau, sehingga anak murid dan para guru sempat bersekolah di bawah pohon kelapa. Tapi kemudian palangnya dibuka lagi agar anak-anak kembali belajar di ruang kelas. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
