Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Buru, M Rum Soplestuny usai mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR yang difasilitasi Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, bertempat di Kantor KSP, Selasa siang (22/2/2022).
Rapat koordinasi itu bembahas dua agenda, yaitu pembahasan pajak mineral bukan logam pada Bendungan Waeapo, Kec Lolongquba, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku.
Kedua, membahas peningkatan pembangunan jalan dan jembatan poros Mako - Kayeli, Kayeli - Ilath.
Rapat koordinasi membahas peningkatan jalan Batabual itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga u.p. Direktur Pembangunan Jalan diwakili Kasubdit Wilayah 3 - Ir.Zusnan Asraf Wahab, MT, u.p. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan diwakili Ketua Tim Koordinator Monev - Radja, u.p. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.
Guna membahas peningkatan jalan tersebut, Rum hadir ditemani Wakil Ketua DPRD Djalil Mukadar, Ketua Komisi 1 Maser Salasiwa dan Ketua kamisi 3 Jamaludin Bugis.
Dijelaskan, setelah rapat itu, ada beberapa petunjuk dari Deputi I Febry Calvin Tetelepta dan juga dari Kementrian PUPR kepada DPRD Buru supaya mengambil langka - langka mempercepat pengajuan peningkatan status jalan di Kecamatan Batabual ini.
Karena jalan di Kecamatan Batabual masih berstatus jalan propinsi, maka DPRD diminta menyiapkan data dan mempreasure pemerintah Propinsi Maluku, khusus Dinas PUPR Propinsi Maluku agar lebih serius menangani poros jalan tersebut.
Akui Rum, Deputi I KSP dan Kementrian PUPR akan membantu mempercepat peningkatan jalan di Batabual itu dari jalan propinsi menjadi jalan nasional. Asalkan beberapa kriteria peningkatan jalan nasional itu wajib dipenuhi.
Salah satunya, jalan di Batabual Kabupaten ini harus terhubung dengan jalan di Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan.
"Harus ada jalan tembus antar dua kabupaten itu salah satu syaratnya," papar Rum.
Mengantisipasi syarat tadi, Rum mengaku sebelum ke Jakarta pada tiga hari lalu di Ambon DPRD Buru telah berkoordinasi dengan rekan-rekan di DPRD Maluku dan juga dengan Dinas PUPR Maluku.
Lalu didapat informasi kalau telah dianggarkan sejumlah dana dari APBD I Maluku TA 2022 untuk membuka akses jalan baru dari poros Desa Namlea Ilath di Kec.Batabual menuju Desa Waetawa di Kecamatan Waesama.
"Bila jalan ini sudah dibuka baru dapat terpenuhi salah satu syarat peningkatan status jalan tersebut," tutur Rum.
Rum mengatakan, jalan propinsi pada ruas Mako - Kayeli sebagian besar sudah diaspal. Hanya pada poros Kayeli (Kec.Teluk Kayeli) menuju Ilath (Kec.Batanual) masih jalan tanah.
Banyak sungai besar di sana juga tidak ada jembatan, sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang melintas di sana pada saat musim penghujan.
Ditanya lebih lanjut, Rum mengaku hasil koordinasi teman - teman di provinsi, pada tahun 2022 ini tidak ada anggaran pembangunan jalan dan jembatan di poros Kayeli - Ilath.
Dana hanya disediakan untuk membuka jalan baru yang menghubungkan Kec.Batabual dan Kec.Kepala Waesama di Bursel.
"Pada prinsipnya kita di DPRD terus mendorong agar peningkatan status jalan da jembatan di sana segera terealisasi," tandas Rum.
Wakil Ketua, Djalil Mukadar menambahkan, bahwa Deputi I KSP juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Buru menyiapkan seluruh data termasuk data potensi di Kecamatan Batabual, diantaranya panjang jalan dan juga sungai, serta potensi pertanian dan perikanan.
"DPRD setelah kembali dari Jakarta akan memanggil seluruh pihak yang ada kaitan dengan agenda rapat hari ini," demikian Djalil. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |
