Close
Close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

Jelang Mubes DPP Hena Hetu, Gubernur Murad Diminta Netral






Ayo Masker, Ayo Vaksin...... !

Ambon, Orasirakyat.com
Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta berdiri netral dan menjadi Tokoh Pemersatu Jelang Mubes DPP Hena Hetu. Hal ini diminta oleh Tokoh Pemuda Jazirah Bersatu, Abdul Razak Abu Bakar. Sebab jika Gubernur tidak berdiri netral dan terlibat pada kepentingan kubu tertentu, bisa berdampak terpecahnya  keutuhan masyarakat Jazirah.


Sebab saat ini, konflik kepentingan dan tendensi elit menjelang pertarungan untuk memperebutkan posisi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu semakin memanas, bahkan indikasi perpecahan juga mulai terlihat dengan adanya pengiringan opini untuk melaksanakan Musyawarah Luar Biasa (MusLub) oleh beberapa tokoh yang mengatasnamakan diri Majelis Latu Patih (MLP), padahal agenda Musyawarah Besar (MuBes) ke-IV yang direncanakan akan dilaksanakan dalam bulan Desember 2021 ini sudah dipersiapkan jauh hari dengan matang. 


"Untuk itu demi menyelamatkan Hena Hetu dari perpecahan akibat adanya MuBes dan MusLub tandingan, maka Pemuda Jazirah Bersatu (PJB) meminta agar Gubernur Maluku, yakni Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail (MI) tidak dibawah dalam konflik kepentingan ini, sebab Murad sendiri merupakan bagian utuh dan integral dari Hena Hetu, karena MI adalah Pembina sekaligus Pelindung Hena Hetu," ucap Tokoh PJB, Abdul Razak Abu Bakar kepada wartawan di Ambon, Kamis (02/11/21).


Lanjutnya, MI sebagai pembina diminta untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak, agar keduanya dapat bersatu dan dapat melangsungkan musyawarah secara bersama-sama.


“Menyangkut dengan adanya kemelut indikasi perpecahan karena di Hena Hetu ada MuBes dan MusLub, kami atas nama Pemuda Jazirah Bersatu menegaskan dan tidak ingin ada kotak-kotakan di Jazirah, kami juga ingin agar kedua kubu ini membangun kebersamaan persaudaraan dan kekerabatan sesuai dengan filosopi Hena Hetu. Kami mau kedua kubu ini meninggalkan segala bentuk ego, untuk sama-sama duduk bersama, dalam rangka mempersatukan Hena Hetu, sehingga roh perjuangan itu bisa sama-sama kita laksanakan,” tegasnya.


PJB juga meminta kepada seluruh tokoh jazirah dan kepada siapapun yang berkepentingan di Hena Hetu untuk sama-sama menurunkan ego dan duduk bersama, agar bisa mempersatukan pikiran demi kemajuan Hena Hetu.


“Jangan mengkotak-kotakan dan jangan mengiring opini bahwa Gubernur terlibat dalam persoalan Hena Hetu ini, jadi tema besar kita selaku pemuda adalah selamatkan Jazirah dan selamatkan Gubernur Maluku, agar Pak Gub tidak dimasukan dalam konflik kepentingan beberapa kelompok dalam Jazirah Leihitu ini," paparnya.


Pihaknya menginginkan agar Gubernur sebagai tokoh Jazirah berdiri sebagai orang tua, berdiri netral, karena bagaimanapun Gubernur adalah orang tua bersama.


"Tidak boleh ada konflik politik di Jazirah, untuk itu kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jazirah agar tetap tenang, tidak terpicu dengan beberapa persoalan yang terjadi di media,” tambah Abdul Razak.


Para pemuda sendiri menilai bahwa Hena Hetu bukan hanya milik Edwin Huwae, bukan milik Gubernur, juga bukan milik Majelis Latu Patih, tetapi Hena Hetu adalah milik masyarakat Jazirah secara keseluruhan, dalam artian milik masyarakat adat.


"Hena Hetu adalah milik anak cucu dan generasi kedepan, Hena Hetu akan selalu hidup, untuk itu Hena Hetu harus berjalan di rel sesuai dengan roh perjuangannya, dan apapun yang nantinya menjadi konsensus bersama tetapi yang menjadi landasannya adalah konstitusi sebagai rol model dan pegangan dalam organisasi, yang tercantum dalam AD/ART," paparnya.


Senada, salah satu Tokoh PJB, Firman Suneth, menuturkan bahwa konflik ini bisa menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Jazirah, untuk itu kedua belah pihak ini harus disatukan oleh Pak Gubernur. 


"Tanggal berapapun musyawarah ini harus dilaksanakan secara bersama, kita tidak ingin musyawarah ini terpecah, jadi harus satu tanggal dan satu proses musyawarah, harus ada proses rekonsiliasi, jadi kita tidak memihak kepada siapapun, kita tidak memihak kepada MuBes, kita juga tidak memihak kepada MusLub, yang kita pihak adalah bagaimana proses ini dapat berjalan bersama dan semua bentuk kepentingan dapat duduk bersama, dan yang bisa pendudukan persoalan ini hanya Murad Ismail selaku tokoh Jazirah yang dihormati dan dituakan,” tambah Suneth. 


Katanya, sebagai putra Jazirah maka Gubernur Murad Ismail punya tanggung jawab moral untuk menjadi penyejuk guna menyelesaikan masalah ini.


“Kami juga akan melaksanakan aksi di besok hari, Jumat 03 Desember 20221, di Kediaman Pak Gubernur Wailela dan Kantor Gubernur Maluku, kita akan kerahkan semua elemen pemuda Jazirah Laihitu, sebab seruan aksi interupsi pemuda Jazirah ini merupakan aksi damai, dalam rangka bagaimana menyelamatkan Jazirah dan menyelamatkan Pak Gubernur. kita akan melakukan aksi sampai segala bentuk kepentingan dapat didudukan dan kita akan bicara langsung kepada Pak Gubernur untuk bisa pendudukan persoalan ini," ujarnya.


Lanjutnya, musyawarah Besar kali ini juga untuk memilih sosok pemimpin baru yang akan menggantikan Edwin Adrian Huwae, sekaligus melakukan penyegaran organisasi dan regenerasi demi memilih figur baru yang jauh lebih visioner dan energik untuk menahkodai Hena Hetu serta melihat kepentingan dan memberdayakan masyarakat Jazirah kedepan. 

Hena Hetu sendiri sepanjang didirikan dan berdiri untuk memperjuangkan kepentingan Jazirah juga sudah pernah dipimpin oleh sejumlah tokoh dan putra terbaiknya, yakni Ismail Titapele (Kecamatan Leihitu), Mansur Tuharea (Kecamatan Salahutu) dan Edwin Huwae (Kecamtan Leihitu Barat), sehingga dengan mengusung tema untuk Mengembalikan Ruh Perjuangan Perkumpulan Anak Jazirah, maka sangat diharapkan Mubes ke-IV menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan segar yang bersifat solutif dan konstruktif untuk menjaring sekaligus menyaring putra-putra terbaik Jazirah untuk menahkodai Hena Hetu kedepan.


Selain itu beberapa pihak menilai agenda Musyawarah Luar Biasa atas nama Majelis Latu Patih (MLP) yang sengaja dihembuskan oleh beberapa oknum merupakan proses yang salah kafrah, karena sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 AD/ART Hena Hetu, pihak MLP tidak punya kewenangan untuk memilih Ketua Umum DPP Hena Hetu, tetapi hanya  memberikan masukan dan pengesahan  kepada para pengurus terpilih berdasarkan  permufakatan atau musyawarah yang dilakukan oleh DPN, sehingga yang punya hak suara adalah Dewan Pengurus Negeri (DPN) yang sudah ada dan sudah dibentuk di Negeri-negeri dan MPL hanya berkedudukan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat Hena Hetu dan Dewan Pengurus Negeri.


“Hena Hetu itu lahir dalam konsepsi adat budaya, sebagai wujud kebangkitan Negeri, bukan sebuah konsep politik, sehingga Hena Hetu harus diperkaya dengan pikiran strategis yang membangun dan mempersatukan dan bukannya terbelah seperti ini, jadi tetap harus bersatu dan Mubes bersama, namun perlu dicatat bahwa Ketua Umum Hena Hetu itu tidak dipilih oleh Majelis Latu Patih tetapi melalui DPN, kondisi hari ini juga MLP tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan tugas dan pertimbangan kepada pengurus DPP Hena Hetu, lah kenapa kalau tidak menjalankan fungsi tetapi mau ngotot dan keras kepala mau melakukan tugas untuk memilih Ketua DPP Hena Hetu, dalam AD/ART sebagaimana termaktub, MLP tidak punya tugas untuk memilih, tetapi hanya punya fungsi untuk memberikan nasihat, sehingga jangan salah tafsir sampai salah kaprah dalam mengartikan pasal 13 dalam AD/ART, itu artinya rekomendasi MLP untuk pelaksanaan MusLub secara tidak langsung sudah gugur,” tegas salah satu elemen masyarakat Jazirah yang enggan namanya disebutkan.


Menurutnya, banyak agenda -agenda besar yang harus dihadapi oleh masyarakat jazirah, untuk itu keutuhan dan persatuan harus dieratkan.


"Agenda-agenda besar seperti Pembangunan Ambon New Port di perbatasan Desa Waai dan Desa Liang juga harus dikawal untuk memastikan kemakmuran masyarakat Jazirah kedepan, dan putra-putri Jazirah harus diakomodir dan menjadi pemain disitu, sebab Ambon New Port adalah proyek strategis nasional di kawasan timur Indonesia yang menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan APBN dan mensejahterakan ekonomi rakyat dan pemekaran Jazirah sebagai daerah otonomi baru," terangnya.


"Namun yang lebih penting adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat Jazirah dapat bersama-sama mengawal dan mendukung kepemimpinan Murad Ismail saat ini selaku Gubernur Maluku yang merupakan kebanggaan masyarakat Jazirah," tandasnya. (Red/rls)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
Scroll to Top