Tiga koperasi yang dimaksud yakni Koperasi Produsen Putri Daramanis Mandiri, Koperasi Produsen Kai Wai Bumi Lalen, dan Koperasi Produsen Baheren Floly Kai Wai. Ketiganya diduga telah menjalankan aktivitas pertambangan tanpa koordinasi dan persetujuan pemilik hak ulayat.
Dalam prosesi sasi adat tersebut, satu unit ekskavator di jalur H Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata, serta empat unit dompeng yang sedang beroperasi di kawasan Gunung Botak resmi dipalang dan disasi secara adat.
Tindakan ini menjadi bentuk protes keras atas dugaan aktivitas tanpa izin dari pemilik lahan. Matatemun Yohanes, yang merupakan bagian dari keluarga besar Nurlatu, didampingi sejumlah tokoh adat saat prosesi berlangsung.
“Kami merasa tidak dihargai. Aktivitas berjalan tanpa seizin kami sebagai pemilik lahan. Ini bukan hanya soal tambang, ini soal harga diri dan hak adat,” tegas Yohanes.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak ulayat dan martabat keluarga pemilik lahan. Karena itu, sasi adat diberlakukan sebagai simbol penegasan bahwa norma adat tetap menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas usaha di wilayah tersebut.
Matatemun menuntut seluruh aktivitas pertambangan dihentikan sementara hingga ada penyelesaian yang jelas serta penghormatan terhadap mekanisme adat yang berlaku.
Langkah ini diperkirakan akan memicu polemik lanjutan. Selama ini, Gunung Botak dikenal sebagai kawasan dengan dinamika kepentingan ekonomi dan adat yang kerap bersinggungan, sehingga potensi konflik selalu mengintai jika komunikasi dan kesepahaman tidak dibangun sejak awal. (LTO)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |