Pemprov Maluku Dan Pemkab Bursel Matangkan Hilirisasi Ubi Kayu, Siapkan 10.000 Hektare Lahan Untuk Industri Bioetanol Dan Beras Singkong

AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan terus mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu sebagai salah satu proyek strategis pembangunan pertanian dan ketahanan energi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Hilirisasi Ubi Kayu yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie dan dihadiri Bupati Buru Selatan La Hamidi bersama Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hadir pula Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) atau yang mewakili, Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku.

Pertemuan tersebut membahas secara menyeluruh kesiapan lahan, penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan industri hilir ubi kayu, hingga strategi memperkuat dukungan masyarakat sebagai fondasi utama keberhasilan program.

Program hilirisasi ubi kayu menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, Maluku memiliki potensi lahan ubi kayu mencapai 155.026 hektare, dengan sekitar 143.440 hektare atau 92,64 persen berada di Kabupaten Buru Selatan.

Besarnya potensi tersebut menjadikan Buru Selatan sebagai daerah utama pengembangan industri berbasis ubi kayu di Maluku. Produk hilir yang akan dikembangkan meliputi bioetanol sebagai energi terbarukan dan beras singkong sebagai alternatif pangan, yang diproyeksikan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Dalam rapat juga dipaparkan skema penyiapan lahan seluas 10.000 hektare, yang terdiri atas lahan plasma seluas 8.000 hektare dan lahan inti seluas 2.000 hektare.

Untuk lahan plasma, pemerintah menargetkan pengembangan melalui skema percepatan (fast track) yang melibatkan petani lokal. Hingga saat ini, progres lahan berstatus clear and clean bahkan telah mencapai 10.363 hektare, melampaui target awal.

Kesiapan tersebut meliputi 3.061 hektare lahan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diusulkan memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), 4.376 hektare lahan petani yang sedang dalam tahap penyelesaian CPCL, serta 7.304 hektare kawasan Perhutanan Sosial melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lena dan LPHD Simi.

Sementara itu, pengembangan lahan inti akan memanfaatkan potensi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas sekitar 26.600 hektare. Tahap awal akan difokuskan pada kawasan Perhutanan Sosial LPHD Kase yang telah berstatus clear and clean seluas 2.087 hektare.

Bupati La Hamidi menjelaskan, di Buru Selatan, pengembangan kawasan inti diprioritaskan di Kecamatan Namrole, meliputi kawasan Walafao, Desa Nusarua, Waeken, hingga wilayah perluasan Desa Waikatin, Waituren, Bala-Bala, dan Waepandan.

Selain memastikan kesiapan lahan, rapat koordinasi juga menghasilkan komitmen bersama antara Pemprov Maluku dan Pemkab Buru Selatan untuk mempercepat penyelesaian berbagai perizinan teknis bersama Kementerian Pertanian dan Bappenas.

"Pemerintah juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lahan serta pelibatan aktif masyarakat lokal pada setiap tahapan pelaksanaan program," ujar Bupati. 

Langkah tersebut dinilai penting agar hilirisasi ubi kayu tidak hanya menjadi proyek pembangunan semata, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta masyarakat, program hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi Buru Selatan, memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah," tandasnya. (AL) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...