Tambahan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp80,685 miliar kini telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Anggaran tersebut diharapkan menjadi penguat bagi Pemkab Bursel dalam memenuhi berbagai kewajiban daerah, terutama hak-hak pegawai dan pelayanan dasar masyarakat.
Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut.
Hal itu disampaikan La Hamidi kepada wartawan di Namrole, Kamis (13/8/2026).
Menurut Bupati, tambahan anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp78.166.439.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.519.014.000 yang merupakan akumulasi DBH tahun 2022 hingga 2024.
“Jadi total dana yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp80.685.453.000,” jelas La Hamidi.
Ia menegaskan, tambahan transfer tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus menjadi ruang bagi Pemkab Bursel untuk bergerak lebih leluasa dalam menyelesaikan berbagai kewajiban yang selama ini menjadi beban daerah.
Perjuangan Fiskal untuk Hak Pegawai
Bupati menjelaskan, salah satu prioritas utama penggunaan anggaran tersebut adalah memenuhi kewajiban pembayaran gaji PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Menurutnya, kondisi keterbatasan fiskal bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah maupun kesengajaan untuk menunda hak-hak pegawai. Persoalan tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
“Ini bukan karena pemerintah daerah lalai atau sengaja tidak memberikan hak-hak pegawai negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi karena keterbatasan fiskal,” tegasnya.
Dengan adanya tambahan dana dari pemerintah pusat, kata La Hamidi, Pemkab Bursel memperoleh ruang yang lebih besar untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut.
“Dengan adanya dana yang jumlahnya sekian itu, tentunya pemerintah sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan semua kewajiban pemerintah terhadap hak-hak pegawai negeri sipil,” ujarnya.
ADD hingga Insentif Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian
Tidak hanya gaji pegawai, Pemkab Bursel juga akan menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban daerah lainnya.
Salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang hingga kini baru direalisasikan pada tahap pertama tahun 2026. Memasuki bulan kedelapan, pemerintah daerah akan segera menghitung kebutuhan anggaran untuk realisasi tahap berikutnya.
“Untuk beban-beban daerah lainnya, seperti ADD yang sampai saat ini baru direalisasikan tahap pertama di tahun 2026, kami sudah memerintahkan tim anggaran untuk segera menghitung kebutuhan untuk tahapan berikutnya,” kata Bupati.
Perhatian juga diarahkan pada sektor kesehatan, terutama keberlangsungan pelayanan di RSUD Buru Selatan.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan pembayaran hak dan insentif bagi tenaga kesehatan maupun dokter agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Pelayanan dasar yang kami maksudkan salah satunya adalah pelayanan di rumah sakit umum daerah, termasuk gaji dan insentif tenaga medis maupun dokter yang ada. Sehingga pelayanan, meskipun dalam keterbatasan, tetap terpenuhi dan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dikelola untuk Kebutuhan yang Benar-Benar Mendesak
Tak sampai disitu, Bupati menegaskan bahawa tambahan anggaran tersebut akan dikelola secara maksimal dan diarahkan kepada kebutuhan daerah yang benar-benar penting dan mendesak.
Jika setelah seluruh kewajiban utama dipenuhi masih terdapat ruang anggaran, pemerintah daerah akan mengalokasikannya untuk kepentingan lain yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalaupun ada kelebihan dari anggaran ini, tentunya akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kita maksimalkan anggaran yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada hal-hal yang betul-betul menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi daerah terhadap pelayanan masyarakat,” tandasnya.
Bagi La Hamidi, tambahan anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan daerah, tetapi merupakan energi baru bagi Pemkab Bursel untuk terus bergerak, bekerja dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Karena itu, ia kembali menyampaikan penghargaan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Buru Selatan.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Presiden Prabowo atas dukungan yang diberikan kepada daerah. Ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bekerja dan menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |