Namrole – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buru Selatan, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, Ahmadan Loilatu, SH, berlangsung dalam suasana terbuka, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi. Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, DPRD meminta masing-masing OPD memaparkan capaian program kerja, kendala yang dihadapi di lapangan, serta strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan dilakukan secara mendalam guna memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembahasan. DPRD menyoroti pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, serta peningkatan mutu layanan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Di sektor kesehatan, perhatian tertuju pada ketersediaan tenaga medis, kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. DPRD menilai sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diperkuat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, pada bidang infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta memaparkan perkembangan berbagai program strategis, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, penyediaan sarana air bersih, serta penataan kawasan permukiman yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.
Perkembangan sektor perdagangan dan industri daerah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPRD membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, Ahmadan Loilatu, SH, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui forum ini, DPRD ingin memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara maksimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Melalui forum ini, DPRD ingin memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara optimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang ada di Kabupaten Buru Selatan," tegas Loilatu.
Rapat diakhiri dengan penyampaian sejumlah rekomendasi dan catatan strategis dari DPRD kepada masing-masing OPD sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (*)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |

