GMNI Minta Mendagri dan Menteri PAN-RB Mengawal serta Mendorong Pemerintah Kabupaten Tambrauw Menyelesaikan Penataan Jabatan Definitif pada OPD

Sorong - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Pemerintah Kabupaten Tambrauw agar segera menetapkan dan melantik pejabat definitif pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kepastian kepemimpinan di setiap OPD dinilai penting untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketua GMNI Kota Sorong sekaligus tokoh intelektual muda Tambrauw, Nimbrot Yeum, mengatakan bahwa keberadaan pejabat definitif merupakan kebutuhan mendesak agar birokrasi dapat bekerja secara optimal dan memberikan kepastian dalam menjalankan program-program pembangunan.

"Jabatan definitif sangat penting untuk memastikan adanya kepastian kepemimpinan, efektivitas pengambilan keputusan, serta tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Tambrauw membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja secara maksimal demi mempercepat pembangunan daerah," ujar Nimbrot Yeum.

Menurut Nimbrot, terlalu lamanya jabatan OPD diisi oleh pelaksana tugas (Plt) berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis pemerintah daerah serta mengurangi efektivitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa jabatan Plt pada prinsipnya bersifat sementara sehingga perlu segera diisi oleh pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penataan jabatan definitif bukan sekadar urusan administrasi birokrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Nimbrot Yeum mendesak Bupati Kabupaten Tambrauw agar segera mempercepat proses pengisian jabatan definitif pada seluruh OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Tambrauw segera menyelesaikan penataan jabatan definitif sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Nimbrot juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mengawal serta mendorong Pemerintah Kabupaten Tambrauw agar segera menyelesaikan penataan jabatan definitif pada OPD.

"Kami meminta Mendagri dan Menteri PAN-RB memberikan perhatian serius terhadap penataan birokrasi di Kabupaten Tambrauw. Pendampingan dan pengawalan dari pemerintah pusat penting untuk memastikan proses ini berjalan sesuai aturan, transparan, profesional, dan mengedepankan kompetensi," pungkas Nimbrot Yeum.

GMNI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penataan birokrasi di Kabupaten Tambrauw agar dilaksanakan secara transparan, profesional, berdasarkan kompetensi, serta berorientasi pada kepentingan pelayanan publik dan kemajuan daerah. (OR-Y)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...