Ferry Onim bersama Ronal Sergadifat, Manase Baho, dan Robby Paa yang selama ini dikenal sebagai perintis dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat hingga Papua Barat Daya, menyayangkan langkah tersebut.
Menurut Onim, sebelumnya pihaknya telah melakukan audiensi dan menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan respons positif.
“Kami sudah pernah datang dan menawarkan kerja sama, tetapi tidak diterima. Lalu sekarang Bupati bolak-balik ke Sukabumi untuk kunjungan mahasiswa, dalam rangka apa?” ujar Onim, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menegaskan agar pihak kampus, khususnya Rektor dan civitas akademika Universitas Nusa Putra Sukabumi, mempertimbangkan kembali penerimaan kunjungan tersebut jika tidak melibatkan koordinator wilayah yang selama ini aktif mendampingi mahasiswa Papua.
Selain itu, sebagai pendiri HIMAPA Jawa Barat, Onim menyatakan pihaknya akan mendorong HIMAPA Sukabumi untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap kunjungan Bupati Sorong Selatan.
Onim menilai, selama ini pihaknya bersama pengurus telah bekerja tanpa dukungan anggaran dalam mendorong akses pendidikan bagi mahasiswa Papua, termasuk memperkenalkan kampus Universitas Nusa Putra di tanah Papua sejak tahun 2019 hingga 2026.
Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan dari Pemda Sorong Selatan terkait dukungan konkret bagi mahasiswa, seperti penyediaan tempat tinggal maupun pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mahasiswa Papua di Sukabumi.
“Permohonan kami terkait tempat tinggal mahasiswa saja belum ada jawaban. Dana Otsus juga belum dirasakan mahasiswa Papua di kota studi Sukabumi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Onim menilai kunjungan tersebut seharusnya dibarengi dengan pemahaman terhadap proses dan perjuangan program beasiswa bagi generasi muda Papua, yang menurutnya telah diperjuangkan tanpa imbalan oleh para pengurus.
Ia juga mengkritik langkah pemerintah daerah yang dinilai belum menyelesaikan persoalan di daerah, termasuk polemik 55 ekskavator di wilayah adat Imekko, namun justru melakukan kunjungan ke luar daerah.
“Jangan hanya datang tanpa menyelesaikan masalah. Persoalan di daerah belum tuntas, tapi melakukan kunjungan yang tidak jelas manfaatnya,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi perhatian bagi berbagai pihak, terutama dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan mahasiswa Papua di perantauan agar program pengembangan SDM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (FO)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |