Laporan tersebut diajukan menyusul peristiwa yang terjadi pada 20 April 2026 di depan Kantor DPRD Kota Baubau. Kejadian itu menjadi perhatian publik setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan interaksi antara massa aksi dengan oknum anggota DPRD yang diduga menunjukkan respons emosional saat menerima penyampaian aspirasi masyarakat.
Ketua MBM Sulawesi Tenggara, Asar Buton, mengatakan pelaporan dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pejabat publik, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
“Pejabat publik dituntut memiliki standar etik dan pengendalian diri yang tinggi. Ketika muncul dugaan sikap yang tidak mencerminkan hal tersebut, maka perlu ada proses klarifikasi dan evaluasi secara terbuka,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menurut MBM Sultra, respons pejabat publik terhadap aksi penyampaian pendapat di ruang publik harus tetap profesional agar tidak memicu ketegangan serta menjaga kualitas praktik demokrasi di tingkat lokal.
Dalam laporannya, MBM Sultra mendesak Polda Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi dan pendalaman secara objektif terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, organisasi mahasiswa itu juga meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Golkar Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi internal terhadap kadernya apabila ditemukan pelanggaran etika.
MBM Sultra menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati oleh seluruh penyelenggara pemerintahan.
MBM Sultra menyatakan akan terus mengawal proses penanganan laporan hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini diterbitkan, anggota DPRD Kota Baubau berinisial AB belum merespons konfirmasi yang disampaikan melalui WhatsApp. Panggilan telepon yang dilakukan juga belum tersambung. (OR-AB)
Baca Juga
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |