Kominfo Bicara di Facebook, Sinyal Masih Puasa: Drama Komunikasi Tanpa Komunikasi di MBD

Ambon – Setelah sekian lama memilih bertapa dalam keheningan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akhirnya “bersuara”. Namun alih-alih menjawab langsung pertanyaan media, suara itu justru muncul dari tempat yang lebih aman dan sunyi: halaman Facebook resmi dengan 560 pengikut, tepat pada Selasa, 7 April 2026, sebuah panggung eksklusif yang tampaknya lebih nyaman dibanding ruang konfirmasi publik.

Dipimpin oleh Weruhair A.A. Petrusz, Kominfo MBD memilih jalur komunikasi satu arah: berbicara tanpa perlu ditanya, menjelaskan tanpa perlu berdialog. Sebuah inovasi baru dalam dunia komunikasi publik, di mana klarifikasi tidak harus sampai kepada mereka yang bertanya.

Dalam klarifikasi yang dipublikasikan pada hari itu, dijelaskan bahwa gangguan jaringan di sejumlah wilayah, termasuk Desa Hila, adalah dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Istilah “terminasi” pun diperkenalkan, sebuah kata yang terdengar teknis, namun bagi warga, artinya sederhana: sinyal diputus, harapan ikut terputus.

Awalnya, ada sekitar 20 titik BTS yang direncanakan untuk “diterminasi”. Namun berkat perjuangan pemerintah daerah dan DPRD, jumlah itu berhasil ditekan menjadi tujuh titik. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, meski bagi warga yang tetap tidak mendapat sinyal, angka itu mungkin terasa seperti statistik tanpa manfaat.

Desa Hila sendiri sempat diperjuangkan agar tidak masuk daftar terminasi. Bahkan surat resmi telah dikirim, koordinasi telah dilakukan, dan harapan sempat digantung tinggi. Namun keputusan akhir tetap berkata lain: efisiensi anggaran lebih kuat daripada sinyal yang hilang.

Menariknya, dalam perkembangan terbaru, Desa Hila dan Lelang akhirnya “dikeluarkan” dari daftar terminasi. Sebuah kabar baik yang terdengar menggembirakan, meski di lapangan, sinyal tetap belum kembali, seolah hanya status administrasi yang pulih, bukan jaringan.

Sementara itu, masyarakat yang berharap klarifikasi langsung dari dinas justru harus membaca sendiri penjelasan yang diunggah pada 7 April 2026 tersebut di Facebook. Reaksi pun bermunculan, salah satunya dari akun Egen Hmto yang menulis dengan nada getir, “Katong di Lelang deng Hila ini anak tiri dari NKRI kah?”

Sebelumnya, upaya konfirmasi dari media sejak 30 Maret 2026 melalui WhatsApp tak kunjung mendapat balasan. Pesan-pesan tersebut kini diduga telah mencapai level eksistensi baru: terbaca, tapi tak tersentuh.

Seorang pegawai sempat menyebut Kepala Dinas sedang berada di luar daerah. Namun publik masih bertanya-tanya, apakah beliau sedang dalam perjalanan pulang, tersesat di antara titik-titik blank spot, atau justru sedang menikmati kemewahan sinyal di tempat lain.

Di tengah kondisi ini, masyarakat bahkan diarahkan untuk mengadu langsung ke pemerintah pusat. Sebuah solusi praktis, jika saja jaringan tersedia untuk mengirim keluhan tersebut.

Ironisnya, di sebuah institusi yang mengusung nama “komunikasi”, justru komunikasi menjadi barang langka. Transparansi pun terasa seperti fitur tambahan yang belum diaktifkan.

Kini, sorotan mengarah ke DPRD MBD, khususnya Komisi A, yang diharapkan tidak sekadar menjadi penonton setia dalam serial panjang berjudul “Sinyal Hilang, Jawaban Menghilang”.

Di lapangan, warga Desa Hila di Pulau Roma masih menjalani kehidupan tanpa jaringan. Aktivitas komunikasi kembali ke metode klasik: dari mulut ke mulut, teknologi yang terbukti lebih stabil dibanding jaringan digital yang tak kunjung kembali.

Barangkali di masa depan, bukan hanya sinyal yang perlu diaktifkan kembali, tetapi juga makna dari komunikasi itu sendiri: hadir, menjawab, dan tidak hanya sekadar menulis di beranda. (OR-MS)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...