Prioritaskan Hak Pegawai di Tengah Keterbatasan Fiskal, Pemkab Bursel Pastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Tetap Dibayar

Ilustrasi

Namrole – Polemik terkait pembayaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Buru Selatan yang belakangan menjadi sorotan di media sosial akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Di tengah beragam narasi yang berkembang, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi hak-hak pegawai, meski harus menghadapi tantangan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan, Rahmat Dasuki, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengabaikan kewajiban terhadap PPPK paruh waktu yang selama ini ikut berkontribusi dalam pelayanan publik.

Melalui pesan WhatsApp, Jumat (22/5/2026), Rahmat menjelaskan bahwa skema pembayaran PPPK paruh waktu memang memiliki mekanisme berbeda dibandingkan PPPK penuh waktu yang penggajiannya dialokasikan secara rutin setiap bulan.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan pengaturan arus kas secara cermat agar seluruh kebutuhan prioritas tetap berjalan seimbang.

"Pemerintah daerah tetap memiliki komitmen untuk membayarkan gaji PPPK paruh waktu. Hanya saja, saat ini diperlukan penyesuaian waktu pembayaran karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang harus dikelola secara seimbang," jelas Rahmat.

Ia menekankan bahwa situasi tersebut bukan bentuk pengabaian terhadap hak pegawai, melainkan langkah kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Sebab di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar terhadap pembiayaan pelayanan publik, belanja wajib daerah, serta kebutuhan masyarakat secara luas.

Di tengah derasnya opini yang berkembang di media sosial, pemerintah daerah meminta seluruh pihak agar melihat persoalan tersebut secara lebih objektif dan tidak terburu-buru membangun kesimpulan yang dapat memicu kesalahpahaman.

Pengelolaan keuangan daerah, kata Rahmat, membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai dan menjaga kesehatan fiskal agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.

"Kami berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan, termasuk kepada pimpinan daerah. Saat ini pemerintah daerah sedang berupaya mencari solusi terbaik agar seluruh kewajiban dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan kas daerah," tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memilih untuk tetap memprioritaskan penyelesaian kewajiban pegawai, meski dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dengan komitmen tersebut, pemerintah memastikan koordinasi dan langkah-langkah strategis terus dilakukan agar proses pembayaran PPPK paruh waktu tetap berjalan dan hak-hak pegawai dapat terpenuhi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah, keseimbangan antara menjaga hak pegawai dan menjaga stabilitas keuangan daerah menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Namun, Pemkab Buru Selatan tetap komitmen terhadap para pegawai dan tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah," tandasnya. (AL) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...