Namrole – Babak baru kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Buru Selatan resmi dimulai. Melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab) PMI Bursel Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Penginapan Erdogan, Namrole, Sabtu (16/5/2026), Husen Sowakil resmi terpilih sebagai Ketua PMI Bursel periode 2026–2031.
Pelaksanaan Muskab sempat menjadi sorotan lantaran tidak dihadiri pengurus demisioner serta tanpa agenda pembacaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Namun, proses dan hasil musyawarah ditegaskan tetap sah sesuai mekanisme organisasi.
Caretaker PMI Bursel, John Huliselan, menjelaskan bahwa langkah percepatan Muskab dilakukan demi menyelamatkan keberlangsungan organisasi yang sebelumnya mengalami kevakuman.
Menurutnya, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir sejak tahun 2025 dan pelaksanaan musyawarah tidak boleh melewati batas toleransi yang ditentukan.
“Karena waktu penundaan sudah terlalu panjang, PMI Provinsi menunjuk saya sebagai caretaker untuk segera melaksanakan Muskab. Ini merupakan amanat konstitusi organisasi untuk menetapkan program strategis sekaligus memilih ketua baru,” tegas John Huliselan.
Tetap Sah Sesuai Aturan Organisasi
John menegaskan, ketidakhadiran pengurus lama tidak membatalkan forum musyawarah. Dalam ketentuan organisasi PMI, apabila kepengurusan di tingkat kabupaten tidak berjalan, maka PMI tingkat provinsi memiliki kewenangan mengambil alih demi menjaga kesinambungan organisasi.
Ia berharap kepemimpinan baru di bawah Husen Sowakil mampu membawa perubahan besar bagi PMI Bursel, terutama dalam membangun organisasi yang lebih aktif, profesional, dan mandiri.
“Harapan kami, ketua terpilih dapat fokus membesarkan PMI di Bursel. PMI harus menjadi organisasi yang mandiri dan mampu berdiri sejajar dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan kemanusiaan,” ujarnya.
Husen Sowakil Hadapi Tantangan Besar
Di tangan Husen Sowakil, PMI Bursel kini memikul misi besar untuk menghapus stigma lama yang selama ini melekat di tengah masyarakat.
John menilai, PMI ke depan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai organisasi yang bergantung pada bantuan atau sumbangan semata, melainkan harus tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang sosial dan kemanusiaan.
“PMI bukan organisasi yang kerjanya meminta sumbangan. Kita harus mandiri dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan kemanusiaan,” pungkasnya optimistis. (Al)
![]() |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |


