Ambulans Laut Rp2,8 Miliar Jadi “Makhluk Gaib” Anggaran di Bombana, Dibeli Tapi Tak Terlihat

Bombana – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tampaknya berhasil mencatatkan fenomena baru dalam dunia pengadaan barang: membeli sesuatu yang keberadaannya sulit dibuktikan. Kali ini, yang dimaksud adalah dua unit ambulans laut senilai Rp2,8 miliar yang hingga kini belum juga menampakkan diri.

Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2025 itu sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Kabaena, yang selama ini masih berjibaku dengan keterbatasan sarana evakuasi medis. Namun hingga waktu berjalan, yang hadir bukanlah ambulans, melainkan kebingungan kolektif.

Alih-alih mempercepat layanan darurat, proyek ini justru berubah menjadi semacam “cerita urban” versi birokrasi, dibahas di ruang rapat, tercatat di dokumen, tetapi tak pernah benar-benar terlihat di lapangan.

“Patut diduga ada unsur KKN dalam proses lelang. Masa yang tidak sanggup kerja justru diberi pekerjaan,” ujar Ashari Usman, Ketua Komisi I DPRD Bombana, dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati di Gedung DPRD, Senin lalu.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Iskandar dan dihadiri jajaran Pemda di bawah koordinasi Sekda Sahrun itu awalnya dirancang sebagai forum evaluasi rutin. Namun suasana berubah menjadi seperti ruang investigasi, membedah proyek yang bahkan belum sempat “lahir” tapi sudah lebih dulu bermasalah.

Anggaran sudah diketok, rencana sudah diumumkan, namun ambulans laut tak kunjung hadir. Seolah-olah keberadaannya tersesat di lorong panjang birokrasi—atau mungkin sengaja “menghilang” di tengah proses lelang.

Ashari menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus bertanggung jawab. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan cerminan buruk tata kelola anggaran daerah.

“Ini harusnya jadi temuan BPK. Kita sampai viral, orang sakit masih kesulitan akses layanan darurat. Kalau begini terus, pusat juga bisa kapok kasih anggaran,” sindirnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan saat itu, Darwin Ismail, mengaku pihaknya telah melayangkan tiga kali peringatan kepada perusahaan pemenang lelang. Namun respons yang diharapkan tampaknya ikut “menghilang” bersama proyek tersebut.

“Kami sudah beri peringatan tiga kali, tapi tidak direspons. Akhirnya kontrak kami batalkan,” jelas Darwin.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada dana yang sempat dicairkan. Meski begitu, publik tetap bertanya-tanya: bagaimana sebuah proyek bernilai miliaran rupiah bisa berjalan tanpa jejak progres yang jelas?

Menariknya, identitas perusahaan pemenang lelang hingga kini masih menjadi “rahasia tingkat tinggi” yang belum diungkap ke publik, menambah panjang daftar tanda tanya dalam kasus ini.

Rapat akhirnya ditunda hingga Senin (13/5/2026), dengan harapan pihak PPK dan ULP dapat memberikan penjelasan yang lebih terang, atau setidaknya membuktikan bahwa “makhluk gaib” bernama ambulans laut ini memang pernah direncanakan secara serius.

Sementara itu, masyarakat Kabaena tampaknya harus kembali bersabar. Sebab hingga hari ini, ambulans laut yang dijanjikan masih setia menjalankan fungsinya, bukan di laut, melainkan di atas kertas. (OR-Y)

Baca Juga

Jangan Lewatkan...