Soroti Dugaan Tap Minyak Bermobil Dinas, IMM Minta Aparat Bertindak Tegas

Ambon - Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Saleh Loilatu, angkat bicara terkait dugaan keterlibatan oknum dalam praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dengan modus tap minyak yang diduga menggunakan kendaraan dinas berpelat merah nomor polisi DE 1278 LM. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kemerosotan etika aparatur negara sekaligus penyalahgunaan fasilitas negara yang tidak dapat ditoleransi.

Menurut Saleh, kendaraan dinas merupakan simbol amanah publik yang penggunaannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketika mobil berpelat merah justru diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, maka yang tercederai bukan hanya aturan administratif, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya.

“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Fasilitas negara yang dibiayai dari pajak masyarakat seharusnya digunakan untuk pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Saleh dalam keterangannya kepada media ini, Rabu (29/1/2026).

Saleh juga menyoroti lemahnya pengawasan internal yang memungkinkan dugaan praktik tersebut terjadi secara terbuka. Ia mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait agar tidak menutup mata dan segera melakukan penyelidikan secara transparan, profesional, dan menyeluruh guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

“Jika benar kendaraan dinas digunakan dalam praktik tap minyak, maka ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan aset negara. Aparat harus bertindak cepat agar tidak menimbulkan preseden buruk,” ujarnya.

Sebagai aktivis IMM, Saleh menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal isu-isu ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kasus-kasus semacam ini hanya akan memperparah budaya korupsi dan penyimpangan di tubuh birokrasi.

“Ketika aparat yang seharusnya menjadi teladan justru diduga melanggar hukum, negara sedang memberi contoh yang salah kepada rakyatnya. Ini alarm serius bagi penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” tambahnya.

Saleh menutup pernyataannya dengan menyerukan agar dugaan kasus tersebut tidak berhenti sebagai isu viral semata, melainkan menjadi pintu masuk bagi pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola aset negara, penguatan pengawasan internal, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan tanpa pandang bulu. (EH) 

Baca Juga

Jangan Lewatkan...