Masyarakat Desa Sopi Bersatu Desak Pemda dan Kejari Periksa Kades Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

MOROTAI JAYA — Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Desa Sopi Bersatu menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) segera memeriksa Kepala Desa Sopi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aksi yang berlangsung pada pukul 09.00 WIT tersebut diawali dengan orasi pembukaan oleh moderator aksi, Arfan, yang menyoroti lemahnya transparansi pengelolaan keuangan desa.

“Kami mendesak Inspektorat dan Dinas PMD segera turun melakukan audit. Ada indikasi kuat anggaran BUMDes dialihkan untuk pembangunan jalan setapak dan gorong-gorong tanpa RAB dan tanpa papan informasi. Ini bentuk ketidaktransparanan pemerintah desa,” tegas Arfan dalam orasinya.

Dugaan Program Fiktif dan Pengadaan Tak Jelas

Dalam orasi lanjutan, Riski, salah satu orator aksi, mengungkapkan dugaan program fiktif yang hingga kini belum mendapat kejelasan.

“Masalah ketapang juga belum selesai dan terindikasi fiktif. Data yang kami pegang sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, baik di sektor pertanian maupun perikanan,” ujar Riski.

Ia menambahkan, sejumlah pengadaan seperti pupuk, bibit, hingga dua unit mesin keriting diduga tidak pernah ada secara fisik.

“Pengadaan pupuk, bibit itu ke mana? Dua unit keriting juga tidak ada. Ini harus ditinjau ulang oleh Pemda, khususnya Dinas PMD dan Inspektorat,” tambahnya.

Riski bahkan menyebut Inspektorat gagal menjalankan fungsi pengawasan.

“Inspektorat kami nilai gagal total karena tidak mampu melindungi uang rakyat Desa Sopi,” katanya lantang.

Camat Disorot, Dinilai Abaikan Aspirasi Warga

Aksi demonstrasi sempat diwarnai adu mulut antara massa aksi dan pihak terkait saat massa mempertanyakan tindak lanjut dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Koordinator aksi, Habib Inga, dalam orasinya secara tegas menyoroti peran Camat Morotai Jaya yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami minta Camat Morotai Jaya segera bertindak, bukan malah menahan surat laporan dan permohonan masyarakat,” tegas Habib.

Ia juga mengungkapkan kekecewaan massa aksi karena Camat Morotai Jaya tidak berada di kantor saat warga mendatangi kantor camat.

“Bagaimana mau menyelesaikan masalah rakyat kalau camat saja tidak berkantor? Ini bentuk tidak menghargai aspirasi masyarakat Desa Sopi,” tandasnya.

Tuntutan Massa

Dalam aksi tersebut, Masyarakat Desa Sopi Bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

• Mendesak Inspektorat dan Dinas PMD segera melakukan audit menyeluruh Dana Desa dan BUMDes Desa Sopi.

• Meminta Kejaksaan Negeri menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran desa.

• Meminta Camat Morotai Jaya bersikap tegas dan responsif terhadap laporan masyarakat.

Hingga aksi berakhir, massa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. (Jul)

Baca Juga