Salah satu kritik datang dari pegiat budaya dan pemerhati sosial Maluku, Vigel Faubun, yang menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan perlunya pejabat publik meningkatkan sensitivitas dalam menyampaikan pendapat di hadapan masyarakat.
Dalam keterangannya, Faubun menyatakan bahwa seorang pejabat negara memikul tanggung jawab moral dalam setiap ucapannya.
“Pernyataan Wakil Gubernur jelas menimbulkan kegaduhan. Pejabat publik harus jaga etika berkomunikasi. Kata-kata mereka membawa konsekuensi bagi ketenangan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Vigel Faubun kepada media ini Sabtu (29/11/2025).
Menurut Faubun, di tengah dinamika sosial dan politik di Maluku, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu meredam ketegangan, bukan memperluas polemik.
“Rakyat menunggu narasi yang menyejukkan, bukan ucapan yang menambah keruh suasana. Jabatan publik itu amanah, bukan ruang bebas untuk menyampaikan pernyataan yang menimbulkan ketersinggungan, cukup pemimpin yang kemarin, yang saat ini jangan lagi," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Maluku memiliki tradisi sosial yang kuat seperti pela gandong, budaya tutur, serta etika komunikasi yang melekat dalam adat. Karena itu, setiap pejabat daerah seharusnya memahami nilai-nilai tersebut ketika berbicara di ruang publik.
“Maluku punya kearifan lokal yang halus. Sekalipun didik dengan keras, serta adat istiadat yang keras. Pejabat harus mencerminkan itu, bukan bertindak seolah-olah kebal terhadap kritik,” lanjutnya.
Faubun berharap insiden ini dapat menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat kualitas kepemimpinan di Maluku.
“Rakyat butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga bijak dalam bertutur. Komunikasi yang baik adalah bagian dari pelayanan,” tutupnya. (EH)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |