Pemprov Maluku Siap Tangani Jalan Lingkar Ambalau, Jawab Keterbatasan Fiskal Bursel

Namrole - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan siap mengambil alih pembangunan Jalan Lingkar Ambalau yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Langkah ini ditempuh menyusul keterbatasan ruang fiskal di tingkat kabupaten yang membuat proyek strategis tersebut tak kunjung terselesaikan.

Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pada Sabtu, 22 November 2025, usai meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al’Munawarah di Desa Pohon Batu, Kecamatan Waesama.

“Jalan lingkar Ambalau itu statusnya memang jalan kabupaten. Namun karena ruang fiskal Kabupaten Bursel sangat kecil, maka Pemprov Maluku akan mengambil alih,” ujar Lewerissa.

Ambil Alih dengan Perencanaan dan Skema Pendanaan Jelas

Untuk memastikan percepatan pembangunan, Pemprov Maluku telah mengajukan pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Jalan Lingkar Ambalau menjadi salah satu prioritas dalam paket pembangunan infrastruktur yang juga mencakup Batabual, Inamosol di Seram Barat, jalur Piru menuju Luhu–Iha Waesala, serta sejumlah lokasi lain yang dianggap mendesak.

Menurut Lewerissa, pinjaman tersebut tidak diajukan secara serampangan. Semua mekanisme formal telah dilalui, termasuk konsultasi dengan DPRD Provinsi Maluku sebagai lembaga pengawasan anggaran.

“Kami tidak mau meminjam tanpa perencanaan. Kami meminjam setelah menyiapkan rencana yang matang. Semua prosedur formal sudah kami lewati. Kami mohon doa dan dukungan dari berbagai pihak,” ucapnya.

Tanggapi Kritik: Pinjaman Bukan Hal Negatif

Gubernur juga menanggapi kritik sejumlah pihak yang menilai upaya pinjaman Pemprov Maluku sebagai langkah yang berisiko. Ia menegaskan bahwa pinjaman adalah instrumen keuangan yang lazim digunakan bahkan oleh negara-negara maju, selama pengelolaannya benar dan tepat sasaran.

“Itu hak mereka jika memandang negatif. Tapi faktanya, negara kaya pun melakukan pinjaman. Yang membuat pinjaman menjadi salah adalah jika salah kelola atau digunakan untuk program yang tak direncanakan,” jelasnya.

Fokus pada Kepentingan Rakyat dan Dampak Pembangunan

Lewerissa menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan yang didukung melalui pinjaman SMI telah disusun demi kepentingan masyarakat. Program-program tersebut diprioritaskan karena dianggap mendesak, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan daerah terutama dalam aspek ketahanan pangan.

“Kalau kita membangun sesuatu tapi tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, untuk apa dibangun?” tegas Gubernur.

Dengan diambil alihnya Jalan Lingkar Ambalau oleh Pemprov Maluku, masyarakat berharap akses antarwilayah di Pulau Ambalau semakin terbuka, memperlancar mobilitas, serta meningkatkan aktivitas ekonomi lokal yang selama ini terhambat oleh kondisi jalan yang kurang memadai. (AL)

Baca Juga