“Saya sebagai kepala distrik sangat kesal. Brimob sudah merusak rumah warga saya. Ini tindakan kurang ajar. Saya tegaskan, rakyat bukan target operasi,” kata Melkior dengan nada tinggi saat ditemui bersama warga di Kantor Distrik Snok, Jumat (3/10/2025).
Menurut Melkior, peristiwa terjadi pada Kamis dini hari (2/10/2025) sekitar pukul 00.30 WIT. Tiga kampung yang menjadi sasaran adalah Kampung Dastri, Masos, dan Bowool. Aparat Brimob yang diduga berasal dari Distrik Suswa atau Mare, Kabupaten Maybrat, bergerak keluar pukul 20.00 WIT dengan delapan unit mobil Hilux bersenjata lengkap menuju wilayah Snok.
“Katanya mereka mau kejar kelompok TPNPB, tapi yang jadi korban justru rakyat sipil. Rumah-rumah dihancurkan. Pintu, kaca, semua rusak. Itu tindakan brutal,” tegasnya.
Melkior menegaskan, tindakan aparat yang masuk tanpa koordinasi adalah pelanggaran serius terhadap tata kelola pemerintahan sipil antarwilayah.
“Kalau aparat dari Sorong Selatan atau Maybrat masuk seenaknya dan rusak rumah warga Sorong, itu melecehkan batas pemerintahan. Pemerintah daerah punya aturan. Hormati itu!” ujarnya.
Melkior mendesak Bupati Sorong segera memanggil Bupati Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw, serta para Dandim terkait untuk menyepakati protokol keamanan yang menghormati wilayah hukum masing-masing.
Melkior menyebut tindakan Brimob telah menimbulkan trauma mendalam bagi warga. Sebagian sempat mengungsi karena takut serangan susulan.
“Saya minta warga tetap bertahan, jangan tinggalkan kampung. Tapi rasa takut itu nyata. Kalau ini tidak dihentikan, bisa terulang lagi,” kata Melkior.
Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Aktivitas adat, gereja, pendidikan, dan kesehatan di Snok tetap dijalankan oleh tujuh kepala kampung yang aktif melayani masyarakat.
Melkior juga menilai tindakan Brimob sebagai bentuk pelecehan terhadap pemerintahan sipil lokal.
“Jangan masuk seenaknya seolah tidak ada pemerintah di sini. Kami bagian dari pemerintahan sah. Kalau ada operasi, harus ada surat, harus ada koordinasi!” ucapnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa operasi tanpa kontrol dapat memicu konflik horizontal antarwarga kabupaten perbatasan.
“Kalau lintas wilayah dilakukan tanpa koordinasi, rakyat bisa jadi korban dua kali: rumah dirusak dan hubungan sosial diprovokasi,” kata Melkior.
Dengan tegas, Melkior mendesak agar operasi serupa dihentikan total.
“Kalau mau kejar OPM atau TPM, silakan ke hutan. Jangan masuk kampung, jangan rusak rumah rakyat. Warga kecil bukan musuh negara. Jangan perlakukan mereka seperti pemberontak!” tegasnya.
Terakhir, ia menyerukan keberanian kepala daerah dalam menyikapi pelanggaran ini.
“Ini soal harga diri pemerintahan kita. Kalau dibiarkan, rakyat akan terus jadi korban. Saya minta hentikan sekarang juga!” paparnya. (OR-FO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |