Sejumlah warga menilai lambannya respon Pemprov menunjukkan minimnya komitmen terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. Kondisi jalan yang rusak parah dan jembatan yang kini hanyut dinilai memperburuk aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Inamosol.
Salah satu pemuda SBB, Raigo Tebiary mengatakan jembatan tersebut hingga saat ini belum ada perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi Maluku. “Berbagai keluhan sudah sering kami sampaikan, bahkan setelah SK Gubernur keluar, harapan kami pasti akan ada perbaikan. Tapi sampai jembatan putus hari ini, tanda-tanda perhatian dari provinsi belum terlihat,” ujar Tebiary kepada media ini Senin (27/10/2025).
Menurutnya, status jalan provinsi harus menjadi tanggung jawab besar yang harus diselesaikan.
“Begitu status jalan sudah provinsi, tanggung jawab penuh ada di tangan Pemprov. Tidak bisa terus dibiarkan, apalagi sampai menunggu korban,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah daerah sempat melakukan normalisasi sungai dengan harapan dapat mengurangi risiko banjir. Namun, hujan deras yang mengguyur sejak dini hari justru membuat debit air meningkat tajam dan menyebabkan banjir yang lebih parah dibanding sebelumnya.
“Saya sangat kecewa, karena normalisasi yang telah dilakukan belum memberikan hasil sesuai harapan”, ungkapnya.
Akibatnya, warga terpaksa harus menempuh jalur alternatif untuk tiba di Kairatu sebagai pusat perdagangan dan distribusi hasil pertanian. Dikarenakan jalan Kairatu–Hunitetu merupakan jalur vital yang menghubungkan berbagai sentral produksi pertanian dan perkebunan masyarakat yang pusat ekonominya di Kairatu, Gemba, dan Piru belum bisa dilewati.
Tebiary pun berharap agar Pemerintah Provinsi dengan secepatnya mengambil langkah dan tindakan solutif untuk pemulihan akses jalan di Kabupaten SBB.
"Saya berharap Pemprov Maluku segera mengambil langkah konkret agar akses transportasi masyarakat dapat segera pulih," pintanya.
Akses jalan ini adalah urat nadi perekonomian dan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. "Jangan biarkan kami terisolasi lebih lama lagi,” pungkasnya
Kondisi ini menambah penderitaan warga yang selama ini bergantung pada ruas jalan Kairatu–Hunitetu yang merupakan satu-satunya jalan berstatus jalan Provinsi di Kabupaten SBB. Ironisnya, meski status jalan tersebut telah resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 191 Tahun 2023 tentang perubahan atas SK Gubernur Nomor 799 Tahun 2022, hingga kini belum ada penanganan nyata dari Pemerintah Provinsi Maluku. (OR-EH)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |