BPBD Harus Minta Permintaan Maaf dalam 2x24 Jam atas Peryataan yang Menimbulkan Berita Hoax
Polman – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar (Polman) menyatakan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas pernyataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dinilai tidak sensitif dan menyakiti hati masyarakat Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
Pernyataan yang dilontarkan pihak BPBD, dan kemudian menyebar luas di media sosial, muncul setelah viralnya video seorang ibu yang nekat menerobos derasnya arus sungai demi mendapatkan susu untuk bayinya. Aksi ini menggambarkan betapa sulitnya akses transportasi dan bantuan di wilayah Tutar, terutama saat terjadi bencana atau cuaca ekstrem.
Namun alih-alih menunjukkan empati, pihak BPBD justru memberikan komentar yang dianggap tidak pantas dan menyudutkan masyarakat.
Ketua Umum PMII Polman, Dirman, mengecam keras pernyataan tersebut. “Pernyataan BPBD Provinsi Sulbar bukan hanya mencerminkan kurangnya kepekaan sosial, tapi juga menunjukkan kegagalan lembaga tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dalam situasi darurat," kata Dirman.
Lanjutnya, tindakan ibu yang viral tersebut adalah bentuk kepedulian dan keberanian luar biasa seorang ibu di tengah keterbatasan. Namun peristiwa ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah, khususnya BPBD, bahwa ada kegagalan dalam memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi saat akses mereka terputus karena bencana.
Atas kejadian ini, PMII Polman memberikan ultimatum kepada BPBD Provinsi Sulbar untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kecamatan Tutar dalam waktu 2x24 jam. Permintaan maaf tersebut diharapkan bukan hanya bersifat formalitas, tapi juga disertai langkah konkret dalam memperbaiki pelayanan kebencanaan dan meningkatkan respon cepat terhadap daerah-daerah terisolir.“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam 2x24 jam tidak ada permintaan maaf yang layak, kami akan menggalang aksi solidaritas dan turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan," paparnya.
PMII, tambahnya lagi, juga menyerukan kepada pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD untuk segera mengevaluasi kinerja BPBD. (OR-Rls/A)
![]() |
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |